Legislator PDIP Pertanyakan Pengawasan Kementerian KKP terhadap Pulau yang Sudah Diprivatisasi

Lebih lanjut, Sonny juga mempertanyakan bagaimana pengawasan terhadap 226 pulau-pulau kecil yang telah diprivatisasi.

Mengingat, jika pengawasannya lemah, tentu akan mengancam kedaulatan dan keamanan negara, kerusakan lingkungan dan ekosistem laut, pengabaian hak dan kehidupan masyarakat lokal dan lain sebagainya.

"Ada laporan dari NGO Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan, setidaknya sudah ada 226 pulau yang 'terprivatisasi'. 

Kementerian sudah buat kebijakan bahwa negara busa mengelola 30 persen dari total (lahan). Kemudian, dari sisa 70 persen itu, 30 persen nya diperuntukan untuk ruang hijau. Nah, ini model pengawasannya bagaimana. Pengawasan tentang hal ini penting, karena bukan saja semata-mata urusan ekonomi dan lingkungan semata, namun juga menyangkut persoalan keamanan dan kedaulatan bangsa," tegas Sonny. (raa)