Walhi Siap Berikan Data dan Informasi Terkait Mafia Tambang Emas di Sekotong Lombok Barat

"Jadi, APH seharusnya mengetahui sedini mungkin. Karena tidak mungkin APH tidak ada tahu ada alat besar masuk ke wilayah pertambangan," kata Amri.

Dia turut mendorong agar kepolisian dan Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera menarik kesimpulan dari penyidikan yang berjalan.

"Jika tidak segera tuntas, maka patut kita duga bahwa APH tidak bekerja. Bahkan mungkin mereka ikut terlibat, yang kemudian itu menjadi topangan pihak penambang," ujarnya.

Kepala Kejati NTB Enen Saribanon sebelumnya mengungkapkan pihaknya melakukan penyelidikan kasus ini dari hasil koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tindak lanjutnya, Kejati NTB menelusuri indikasi pidana korupsi dengan mengumpulkan dokumen dan keterangan para pihak terkait yang mengetahui tentang aktivitas tambang emas ilegal di Sekotong.

Enen meyakinkan apabila seluruh kelengkapan dokumen dan keterangan terkait sudah rampung, pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Baca Juga

Jasa Raharja Jamin Biaya Perawatan Puluhan Korban Luka Kebakaran KMP Putri Yasmin

"Ekspose ini apakah nantinya akan tingkatkan ke tahap selanjutnya atau bagaimana," ucap dia. (ant)