Terungkap, Alasan Pemerintah Menyeragamkan Elpiji 3 Kg Jadi Satu Harga

Jakarta, tvOnenews.com - Baru-baru ini mencuat alasan pemerintah berencana menerapkan kebijakan elpiji 3 kg satu harga mulai 2026. Ternyata, langkah ini diambil untuk mengurangi celah penyelewengan subsidi sekaligus memastikan harga jual lebih seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga eceran tertinggi (HET) elpiji subsidi selama ini ditentukan masing-masing pemerintah daerah.

Akibatnya, harga di tingkat konsumen sangat bervariasi dan kerap melampaui Rp 50.000 per tabung, meski HET di banyak daerah hanya Rp 16.000 hingga Rp 19.000.

"Ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan Perpres (terkait elpiji 3 kg), kita tentukan saja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah," ucap Bahlil dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Pemerintah berharap, kebijakan satu harga elpiji ini dapat menekan praktik kecurangan sekaligus membuat penyaluran subsidi lebih akurat dan efisien. Pemerintah saat ini tengah merevisi dua regulasi sebagai dasar hukum, yakni Perpres Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019.

Meski subsidi dipangkas, Kementerian Keuangan memastikan kondisi kas negara tetap aman untuk mendukung kebijakan ini.

Baca Juga

Politisi Muda Golkar Apresiasi Pembentukan Akademi Partai Golkar 

"Masih akan dibicarakan, tapi kita dukung kok. Kas negara aman dong," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (3/7/2025).

Pemerintah sebelumnya telah memangkas anggaran subsidi elpiji 3 kg dari Rp 87 triliun menjadi Rp 68,7 triliun pada 2025, turun sekitar 21 persen. Namun, pembayaran subsidi disebut tetap akan mengikuti kebutuhan riil di lapangan.

"Kalau subsidi itu akan kita bayar sesuai dengan realisasi. Ya sesuai realisasi saja," ujar Luky.

Hingga Mei 2025, volume elpiji subsidi yang tersalurkan tercatat sebesar 3,49 juta metrik ton (Mton), dengan penyerapan anggaran Rp 21,3 triliun.

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga sebagai pelaksana penugasan menyatakan siap menjalankan kebijakan satu harga jika regulasi teknis telah diterbitkan.

"Jika nanti sudah ditetapkan regulasinya, kami selaku pelaksana penugasan tentu siap mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, Kamis (3/7/2025).

Tantangan lain yang membayangi adalah ketergantungan Indonesia pada impor elpiji. Kementerian ESDM mencatat, produksi dalam negeri hanya sekitar 1,2 juta hingga 1,3 juta ton per tahun, sementara kebutuhan nasional menembus lebih dari 8 juta ton.

Artinya, sekitar 7 juta ton masih harus diimpor setiap tahun.

“Kalau harganya dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron,” ujar Bahlil, mengkritik praktik penjualan yang melebihi HET dan dinilai membebani masyarakat.

Kementerian ESDM memperkirakan volume elpiji subsidi pada 2025 akan mencapai 8,36 juta Mton, melebihi target APBN sebesar 8,23 juta Mton. Untuk 2026, usulan volume subsidi berada di angka 8,31 juta Mton.

Dengan skema satu harga, pemerintah berharap subsidi bisa lebih tepat sasaran dan tidak lagi dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak. (aag)