Bukan Cuma Padamkan Api, Tapi Juga Disuruh Tagih Utang, Damkar Bekasi Geram ke Debt Collector

Bekasi, tvOnenews.com – Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kabupaten Bekasi kembali menunjukkan bahwa pekerjaan mereka tak selalu berkaitan dengan api. Namun kali ini, bukan karena aksi heroik menyelamatkan warga dari kobaran api atau evakuasi binatang liar. Mereka justru menjadi korban pemanfaatan layanan darurat untuk urusan pribadi—penagihan utang pinjaman online alias pinjol.

Kejadian tersebut berlangsung pada Sabtu (5/7/2025) sore. Penyelia Damkar Kabupaten Bekasi, Adi Nugroho, menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan dari seorang warga yang mengaku membutuhkan bantuan untuk evakuasi ular di rumahnya, tepatnya di wilayah Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.

Merespons laporan tersebut, petugas segera meminta pelapor untuk mengirimkan lokasi melalui fitur berbagi lokasi atau share location. Tanpa menunda waktu, tim Damkar berangkat menuju titik yang dimaksud, membawa perlengkapan evakuasi sesuai standar penanganan satwa liar.

Namun sesampainya di lokasi, muncul keanehan. Pelapor justru meminta petugas menghubungi kembali nomornya dan menyerahkan telepon kepada pemilik rumah. Petugas yang merasa curiga lantas menyiasati situasi tersebut dengan berpura-pura menjadi penghuni rumah.

“Saat diterima oleh anggota saya, si penelpon langsung mengeluarkan kata-kata kasar, menagih utang kepada ‘pemilik rumah’. Di situ kami sadar, ini bukan panggilan evakuasi ular, tapi upaya menagih utang oleh debt collector pinjol,” ujar Adi kepada wartawan, Minggu (6/7).

Dengan kata lain, layanan publik Damkar telah disalahgunakan sebagai alat untuk menekan warga yang memiliki utang. Pelapor ternyata seorang debt collector yang berusaha menjangkau debitur secara tidak langsung dengan menyamar seolah-olah meminta pertolongan darurat.

“Setelah tahu kita dipermainkan, petugas segera kembali ke markas. Kami juga langsung melapor ke pimpinan,” tambah Adi.

Layanan Darurat Bukan untuk Main-Main

Insiden ini menyoroti masalah serius: penyalahgunaan layanan publik demi kepentingan pribadi. Dinas Damkar adalah institusi vital dalam sistem tanggap darurat. Mengalihkan perhatian dan sumber daya mereka untuk urusan pribadi, apalagi menggunakan tipu daya, sangat tidak bisa dibenarkan.

Selain itu, kejadian ini menjadi alarm akan betapa agresif dan "kreatif"-nya sebagian debt collector dalam menagih utang, bahkan sampai menyeret institusi penyelamatan ke dalam skema mereka.

Di tengah maraknya pinjaman online, banyak warga terlilit utang tanpa memahami risiko penagihan yang tidak manusiawi. Sejumlah kasus memperlihatkan metode penagihan yang kerap menyasar kerabat, rekan kerja, hingga memanfaatkan layanan publik, seperti yang terjadi dalam kasus ini.

Imbauan bagi Masyarakat

Dinas Damkar Bekasi mengingatkan masyarakat untuk menggunakan layanan darurat secara bijak. Panggilan darurat yang tidak sesuai fungsi justru dapat mengganggu respons terhadap kasus yang benar-benar membutuhkan pertolongan, seperti kebakaran, kecelakaan, atau bencana lainnya.

“Petugas kami dilatih untuk sigap menyelamatkan jiwa. Tapi kalau dipakai untuk urusan pribadi yang tidak mendesak dan malah menyesatkan, ini bisa membahayakan warga lain yang benar-benar butuh pertolongan,” tegas Adi.

Pihak Damkar juga berharap adanya kerja sama lintas instansi untuk menindaklanjuti penyalahgunaan ini, termasuk dengan kepolisian dan pihak regulator pinjaman online.

Catatan Penting: Jangan Salahgunakan Layanan Publik

Kasus ini bukan hanya soal seorang debt collector yang terlalu bersemangat menagih utang. Ini adalah cermin dari situasi sosial yang lebih luas—di mana tekanan ekonomi dan penyalahgunaan platform pinjaman digital masih marak, dan warga sering kali jadi korban dua kali: pertama karena utang, kedua karena penagihannya.

Layanan publik seperti Damkar seharusnya bebas dari intervensi pribadi atau permainan pihak manapun. Ketika kepercayaan terhadap sistem ini dikacaukan oleh tindakan tidak bertanggung jawab, yang dirugikan bukan hanya petugas, tapi seluruh masyarakat. (nsp/dpi)