Keberhasilan KAI menjadi benchmark layanan publik Indonesia tidak hanya ditopang teknologi dan infrastruktur, tetapi juga budaya disiplin masyarakat serta inovasi layanan
Pemerintah memiliki sikap tegas terhadap setiap bentuk penyimpangan dalam pelayanan publik, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada jabatan yang kebal hukum dalam pelayanan publik.
Transformasi digital tidak lagi dipandang sebagai tren sementara, melainkan kebutuhan utama untuk menjaga daya saing bisnis di era ekonomi digital. Kebutuhan ini terasa semakin
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM) berharap langsung ada perbaikan layanan transportasi publik. Pasalnya, korban kecelakaan KRL didominasi perempuan & pekerja.
Masyarakat diminta berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap kualitas layanan publik, sehingga penyelenggara layanan dapat melakukan perbaikan optimal.
Prof Jimly menegaskan reformasi Polri harus dimulai dari modernisasi sistem hukum nasional. Ia buka ruang kritik publik demi perbaikan penegakan hukum Indonesia.
Menhub Dudy perketat pengawasan jelang Natal dan Tahun Baru, cegah pungli, tingkatkan integritas layanan, dan pastikan mobilitas publik berjalan aman dan lancar.
Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
PISPI berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan organisasi profesi, untuk menggaungkan Gerakan Nasional Penanaman 1.000.000 Tanaman Pekarangan.
Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.