Hasto Serang Balik Jaksa KPK: Kriminalisasi dan Fakta Palsu Tak Terjawab dalam Replik

Jakarta, tvOnenews.com — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menuding Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menjawab tudingan kriminalisasi serta dugaan penyelundupan fakta hukum dalam replik yang dibacakan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

“Dari replik tadi terlihat bahwa terhadap fakta-fakta yang kami sampaikan adanya rekayasa dan juga penyelundupan fakta dan kriminalisasi ternyata tidak mampu dijawab oleh Penuntut Umum,” tegas Hasto usai sidang.

Menurut Hasto, jaksa justru berupaya menggiring opini dengan menyebut saksi-saksi internal KPK sebagai saksi fakta dalam peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT), padahal menurutnya keterangan mereka disusun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang tidak sepenuhnya valid.

“Padahal yang terjadi sebenarnya mereka dihadirkan dengan suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP), di mana di dalam BAP itu mengungkapkan fakta-fakta yang diselundupkan, fakta-fakta palsu yang menjadi dasar dari pembuatan surat dakwaan dan surat tuntutan,” ujar Hasto.

Ia menambahkan bahwa seluruh argumentasi yang telah disampaikan dalam nota pembelaan (pleidoi) tidak mampu dipatahkan oleh jaksa KPK. 

Hasto pun memastikan akan menyiapkan duplik sebagai respons resmi terhadap replik jaksa. Sidang duplik dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 18 Juli 2025.

Baca Juga

Selain Bentuk Badan Pengelola, DPR Usul Ada Badan Pengawas Independen di RUU Perampasan Aset

“Seluruh argumentasi kami sampaikan dalam pleidoi tidak mampu dijawab oleh JPU,” tambahnya.

Sementara itu, dalam replik yang dibacakan di persidangan, jaksa tetap pada pendiriannya untuk menolak seluruh pleidoi Hasto dan tetap meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara.

“Kami tetap bersikap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 3 Juli 2025 dan nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa harus dinyatakan ditolak,” kata jaksa.

Jaksa juga menuntut denda sebesar Rp600 juta subsider enam bulan kurungan. Dalam tuntutannya, jaksa menyebut Hasto tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatannya sebagai hal yang memberatkan.

Namun, jaksa juga mencatat sikap sopan Hasto selama persidangan, tanggungan keluarga, serta statusnya yang belum pernah dihukum sebagai hal yang meringankan.

Sebelumnya, Jaksa menegaskan tuntutan tujuh tahun penjara terhadap Hasto tetap harus dijatuhkan karena perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan.

“Kami tetap bersikap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 3 Juli 2025 dan nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa harus dinyatakan ditolak,” ujar jaksa saat membacakan replik, Senin (14/7/2025).

“Selanjutnya kami Penuntut Umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah ada dibacakan 3 Juli 2025,” imbuhnya.

Dalam repliknya, jaksa menilai Hasto bersama pihak internal PDI Perjuangan lainnya seperti Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku, secara sadar melakukan tindak pidana yang dilarang oleh hukum. Jaksa menyebut kolaborasi mereka erat, sistematis, dan saling berbagi peran demi menyempurnakan tindak pidana korupsi yang dilakukan. (agr/nba)