Menuju B50: Indonesia Butuh Tambahan 5 Pabrik Biodiesel Kapasitas Jumbo

Jakarta, tvOnenews.com — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya lima pabrik biodiesel baru berkapasitas masing-masing 1 juta kiloliter (KL) untuk bisa mewujudkan program bahan bakar campuran biodiesel 50 persen (B50) secara nasional. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi.

Saat ini, baru ada tiga pabrik biodiesel yang tengah dalam proses konstruksi. Namun jumlah itu dinilai belum cukup jika Indonesia ingin benar-benar menghentikan impor solar dan beralih ke B50 secara penuh.

"Kalau kapasitasnya 1 juta KL, kita perlu lima pabrik lagi. Sekarang baru tiga dalam tahap konstruksi," ujar Eniya dalam seminar "Peluang dan Tantangan Industri Bioenergi" di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Penerapan B50 Masih Perlu Waktu

Meski program B50 direncanakan mulai berjalan pada awal 2026, Eniya menegaskan bahwa implementasinya tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Saat ini, B50 masih dalam tahap uji teknis, termasuk pengujian bahan baku utama yaitu crude palm oil (CPO).

"Ini perlu persiapan waktu, tidak bisa ujug-ujug langsung B50. Bahkan untuk implementasi terbatas, misalnya hanya di Jakarta, itu pun masih perlu dikaji secara mendalam," katanya.

Baca Juga

Pemerintah Siap Bangun Ekosistem Emas, Deputi Bidang ESDM Kemenko Perekonomian: Berkontribusi Bagi Perekonomian Indonesia

Dari sisi teori, kebutuhan biodiesel Indonesia diproyeksikan mencapai 20 juta KL, meningkat dari posisi saat ini sebesar 15 juta KL. Tambahan kebutuhan sebesar 5 juta KL itu yang menjadi pendorong urgensi pembangunan pabrik-pabrik baru.

Infrastruktur Jadi Tantangan Serius

Tak hanya soal pabrik, keterbatasan infrastruktur juga menjadi penghambat utama. Implementasi B40 yang sudah berjalan masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan moda angkut, fasilitas kapal (flow rate pump), hingga sarana dan prasarana (sarpras) penyimpanan dan pencampuran bahan bakar (TBBM).

Jika masalah ini tidak ditangani, maka pelaksanaan B50 pun dikhawatirkan akan menghadapi kendala serupa.

Pemerintah Tetap Optimistis

Terlepas dari tantangan tersebut, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung tetap optimistis bahwa implementasi B50 bisa dimulai pada awal 2026. Ia menilai bahwa pelaksanaan program B40 telah berjalan baik, baik dari segi Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO.

"Untuk ketersediaan FAME-nya, kita sudah hampir siap. Mudah-mudahan tahun depan awal sudah bisa ditetapkan B50," ujar Yuliot di Kantor ESDM, Jumat (16/5/2025).

Dengan semangat mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor dan mendorong pemanfaatan energi terbarukan, pemerintah menaruh harapan besar pada program B50. Namun kunci keberhasilannya tak hanya ada pada kesiapan regulasi, melainkan juga kesiapan infrastruktur industri dan distribusi secara nasional. (nsp)