Warga dan HMI Sumut Geruduk Polda Sumut Tolak Kriminalisasi Masyarakat Adat

Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah Warga dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Mapolda Sumut, Jumat (18/7/2025), untuk menyuarakan penolakan terhadap dugaan kriminalisasi masyarakat adat terhadap seorang warga berinisial HG, yang merupakan bagian dari masyarakat adat Huta II Raja Hombang, Nagori Pokan Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun.

Aksi yang digerakkan langsung oleh Ketua Umum HMI Sumut, Yusril Mahendra Butar-Butar, mengusung tagar #StopKriminalisasi dan #EvaluasiPolresSimalungun. 

Aksi tersebut dipimpin oleh Fikri Ihsan Rangkuti dan Ikhlas Khairi serta melibatkan gabungan massa dari masyarakat adat Nagori Bosar Galugur (Kecamatan Tanah Jawa), Nagori Maria Hombang, dan Nagori Pokan Baru.

HMI Sumut menjelaskan jika aksi demostrasi ini dilakukan atas dasar penderitaan masyarakat adat yang sedang berjuang hak atas tanah mereka, diketahui jika masyarakat adat tersebut sedang memperjuangkan hak atas tanah yang telah dihuni dan dikelola secara turun temurun sejak Indonesia belum merdeka hingga saat ini.

Ketua Umum HMI Sumut Yusril Mahenda Butar-Butar menyebutkan Sumatera Utara masih belum bisa merubah wajah konflik agraria tertinggi di Indonesia, hal ini dikarenakan banyaknya mafia-mafia yang berlindung atau bahkan dilindungi oleh aparat penegak hukum, seringnya dialami oleh masyarakat adat, kali ini kami (HMI Sumut) mendapatkan informasi jika telah terjadi dugaan kriminalisasi terhadap pejuang masyarakat adat (HG) yang dilakukan oleh Polres Simalungun, setelah melakukan investigasi dan eksaminasi, kami (HMI Sumut) menilai jika proses penetapan tersangka terhadap pejuang masyarakat adat (HG) sarat akan kepentingan dan diduga tidak mengedepankan prinsip profesional, transparan dan akuntabel serta tidak menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional dan prosedural," katanya.

"Masyarakat adat harus dilindungi oleh seluruh perangkat negara, bukan sebaliknya. Dikesempatan ini kami meminta Kapolda Sumut untuk turun tangan menyelesaikan hal ini, jangan sampai keadaan menjadi lebih buruk! Evaluasi total Polres Simalungun, apabila tidak kami akan mengkonsolidasi seluruh elemen-elemen masyarakat untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas!" lanjut Yusril.

Baca Juga

Kemendikdasmen Gelontor Rp14,23 M Revitalisasi 18 Sekolah di Nias, Murid Belajar Lebih Nyaman