Golkar Dorong Gubernur Dipilih DPRD: Gubernur Itu Perpanjangan Tangan Pemerintah Pusat

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mendorong gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD.

Usulan itu sebelumnya disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dia menyebut Presiden RI Prabowo Subianto pada tahun lalu juga mendorong untuk memperbaiki sistem pemilu.

“Buat Golkar sebenarnya kita juga sudah melakukan kajian yang intensif. Kita sudah bentuk tim dalam waktu satu tahun ini terkait dengan kajian soal sistem politik lah,” kata Doli Media Center AMPI Golkar, Jakarta Pusat, Kamis (31/7).

Dia menjelaskan, partainya sedang mendalami dua opsi sistem pemilu untuk Pilkada. Pertama, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota melalui DPRD. 

Opsi kedua adalah gubernur dipilih DPRD, sementara bupati dan wali kota pemilihan asimetris, ada yang langsung atau tidak langsung.

“Kenapa kita mendorong supaya pemilihan gubernur itu kembali ke DPRD? Pertama, posisi gubernur itu berbeda sebetulnya dengan bupati dan wali kota, karena heavy, titik sentral dari otonomi daerah kita itu kan ada di kabupaten kota,” kata ujar Doli.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Serahkan Truk Hasil Normalisasi Dimensi, Percepat Zero ODOL 2027.

Dia menyebut gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat dan menjalankan fungsi koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah.

“Makanya dia harus berbeda pemilihannya, dan kita merekomendasikan ke pemilihan DPRD,” kata Doli.

Menurut Doli, pemilihan gubernur secara langsung atau dipilih oleh rakyat tidak membuat kondisi masyarakat otomatis menjadi tambah baik.

“Antara pemilihan kepala daerah dulu, mulai DPR dengan sekarang itu tidak juga menunjukkan situasi yang lebih baik,“ ungkapnya.

Selain itu, Doli menilai gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat membuat mereka rawan korupsi, karena saat menjadi calon kepala daerah, mereka mengeluarkan biaya besar untuk kampanye.

“Artinya misalnya tingkat korupsi masih ada gitu lho, dan bisa kemudian diasumsikan sementara, meningginya tingkat korupsi di kalangan kepala daerah itu, ya karena mereka terpaksa melakukan, karena dulu keluar duit banyak dalam Pilkada,” kata dia. (saa/dpi)