Buruh PT PAKERIN Desak Pencairan Dana, FSPMI: Utamakan Hak Pekerja dan Operasional

Surabaya, tvOnenews.com - Ribuan buruh PT Pabrik Kertas Indonesia (PT PAKERIN) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Surabaya pada Senin (4/8). Mereka menuntut pencairan dana perusahaan senilai kurang lebih Rp1 triliun yang telah tertahan di PT BPR Prima Master Bank selama lebih dari lima tahun.

Aksi ini dimulai sejak pagi hari, dengan ribuan buruh yang berjalan dari Tunjungan Plaza menuju kantor PT BPR Prima Master Bank, kemudian dilanjutkan ke kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Gedung Bank Indonesia.

Para demonstran, yang sebagian besar mengenakan seragam serikat pekerja, menyatakan keprihatinan atas penahanan dana tersebut. Mereka menegaskan bahwa dana operasional perusahaan yang mencapai Rp1 triliun dan saat ini yang mendesak untuk dicairkan sebesar Rp250 miliar merupakan hak PT PAKERIN, bukan bagian dari aset pribadi pemegang saham. Penahanan dana itu dinilai mengancam kelangsungan operasional perusahaan dan berdampak langsung pada kesejahteraan ribuan pekerja beserta keluarganya.

“Dana ini sangat vital untuk operasional perusahaan dan pembayaran gaji para pekerja,” tegas seorang perwakilan FSPMI di tengah kerumunan massa.

“Kami menolak campur tangan dari pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang dalam manajemen PT PAKERIN, khususnya Njoo Steven Tirtowidjojo dan Njoo Henry Susilowidjojo, yang juga merupakan pemilik PT BPR Prima Master Bank. Mereka memiliki konflik kepentingan yang jelas dalam hal ini,” tambahnya.

Kuasa hukum PT PAKERIN, Alexander Arif, menjelaskan bahwa Direktur Utama David Siemens Kurniawan telah secara resmi mengajukan permintaan pencairan dana menggunakan sistem tanda tangan tunggal (single signature), sesuai legalitas perusahaan.

Baca Juga

Said Iqbal Bicara Langkah Kongkret Cegah Gelombang PHK Sektor Padat Karya

“Permintaan ini didasarkan pada beberapa akta perusahaan, termasuk Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT PAKERIN No. 01 tanggal 03 Juli 2023, dan beberapa akta lainnya yang menegaskan kewenangan tunggal Direktur Utama dalam pengelolaan keuangan perusahaan,” terangnya kepada awak media di Surabaya.

Alexander menambahkan, permintaan pencairan dana tersebut juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dibuat di Polda Jawa Timur, yang disaksikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur serta OJK. Dalam kesepakatan itu disebutkan dengan jelas bahwa dana harus ditransfer ke rekening resmi PT PAKERIN di Bank Mandiri.

Meskipun Steven dan Henry diminta ikut menandatangani kesepakatan sebagai bentuk komitmen, keduanya justru dianggap melanggar kesepakatan dengan mengalihkan dana ke rekening lain tanpa sepengetahuan Direktur Utama.

“Tindakan Steven dan Henry ini merupakan pelanggaran serius dan berpotensi pidana. Ini bukan hanya pengingkaran komitmen, tetapi juga penyalahgunaan wewenang. Klien kami meminta otoritas terkait untuk segera menindaklanjuti dan mengamankan dana perusahaan,” tegas kuasa hukum yang akrab disapa Alex ini.

Pihak OJK dan Bank Indonesia telah mengonfirmasi bahwa pengelolaan dana perusahaan sepenuhnya berada di bawah kewenangan Direktur Utama PT PAKERIN. FSPMI juga mendesak agar dana tersebut segera dipindahkan ke bank lain yang lebih sehat dan bebas dari konflik kepentingan. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, massa mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar, termasuk blokade di kawasan-kawasan strategis.

Sebagai informasi, PT PAKERIN telah menyampaikan kepada para pemasok dan kreditur bahwa perusahaan tetap berkomitmen memenuhi kewajibannya, sembari menunggu penyelesaian persoalan hukum ini. Mereka menekankan bahwa penahanan dana oleh PT BPR Prima Master Bank atas permintaan Steven dan Henry merupakan tindakan sepihak dan melawan hukum. (gol)