Diisukan Bakal Ada 'Matahri Kembar', DPR RI Jabatan Wakil Panglima TNI Dibutuhkan

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang kembali menghadirkan jabatan Wakil Panglima TNI.

Jabatan ini sebelumnya dihapus oleh Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai bentuk efisiensi struktur TNI. Hasanuddin malah mempertanyakan mengapa jabatan itu sebelumnya dihapus.

“Soal Wakil Panglima, justru saya mempertanyakan kenapa tahun 2000 Wakil Panglima dihapus lagi, ini tidak masuk akal. Mengapa, saya mantan prajurit, Kompi saja yang jumlahnya hanya 150 orang ada Wakil Komandan Kompi,” kata Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).

“Ini TNI yang paling top, paling gede dari organisasi kok tidak ada wakil,” sambungnya.

Kader PDIP ini menilai menghidupkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI saat ini adalah keputusan yang tepat. Sebab, jabatan ini bisa membantu tugas yang sebelumnya dipegang seluruhnya oleh Panglima TNI.

“Saya melihat penempatan Wakil Panglima TNI sudah tepat. Pertama apa, Ada pengembangan jumlah personel yang tadi saya sebutkan itu. Yang kedua, rentang kendalinya lebih luas. Dan yang terakhir, tupoksi menjadi bertambah,” ujarnya.

Baca Juga

Enam Saksi Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Ajukan Perlindungan ke LPSK, Masih Proses Penelaahan

Hasanuddin meyakini kehadiran Wakil Panglima TNI tidak akan bertabrakan dengan tugas dan tanggung jawab Panglima TNI. Sebab, Wakil Panglima TNI harus mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Panglima.

“Sehingga dibutuhkan Wakil di situ untuk membantu Panglima TNI dan Wakil itu wajib. Wajib bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Jadi tidak ada nanti disebut sebagai ‘Matahari Kembar’. Tidak ada,” kata Hasanuddin.

Sebelumnya, Prabowo melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI dan tiga Kepala Badan di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pelantikan digelar dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Landasan Suparlan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) TNI AD, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (10/08/2025). 

Jabatan Wakil Panglima TNI terakhir diisi oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada 1999-2000, sebelum kemudian dihapus oleh Gus Dur. (saa/raa)