Warga Pati Full Senyum, DPRD Pati Setujui Proses Pemakzulan Bupati Sudewo, Berapa Lama Prosesnya?
- Tangkapan layar Instagram @wargapati_
Jakarta, tvOnenews.com — DPRD Kabupaten Pati resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memproses pemakzulan Bupati Sudewo dari jabatannya.
Langkah ini diambil sebagai respons atas kericuhan dalam aksi demonstrasi besar-besaran warga Pati pada Rabu (13/8/2025) yang menuntut Sudewo mundur.
Keputusan penggunaan hak angket disahkan dalam rapat paripurna DPRD pada hari yang sama, di tengah tekanan ribuan massa yang memprotes kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- Antara
Meski hanya 20–30 perwakilan massa yang diizinkan masuk menyaksikan jalannya sidang, teriakan dan desakan dari luar gedung tetap menggema.
Sebelumnya, massa bahkan sempat merangsek masuk dengan merusak pagar, mencoret dinding, dan memicu ketegangan.
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menegaskan bahwa usulan hak angket telah memenuhi persyaratan formal.
”Ini rapat dengan momen yang sangat penting. Keputusan diambil sesuai tahapan yang berlaku. Kita sepakati penjadwalan dan usulan angket,” ujarnya.
Ia juga memastikan setiap proses akan dijalankan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
Hak angket ini akan memfokuskan penyelidikan pada kebijakan kenaikan PBB-P2 yang sempat mencapai 250 persen dan memicu protes luas, meskipun kemudian dibatalkan.
Kekecewaan masyarakat yang sudah meluas kini berubah menjadi tuntutan pemakzulan.
Bupati Pati Sudewo Mundur?
- Ist
Anggota DPRD Pati dari Fraksi Golkar Riyanto membantah bahwa Bupati Sudewo telah mengundurkan diri.
"Tidak (Bupati Sudewo tidak mengundurkan diri)," kata Riyanto kepada tvOnenews.com.
"Ada Pansus Hak Angket," tambahnya.
Aksi demonstrasi warga Pati hari ini diwarnai pembubaran paksa oleh aparat dengan gas air mata karena massa dinilai sulit dikendalikan.
Beberapa pengunjuk rasa melakukan kekerasan terhadap aparat yang berada di tengah kerumunan, sementara sebagian lainnya berlarian menyelamatkan diri akibat pedih di mata.
Bupati Sudewo yang sempat menyampaikan pernyataan di hadapan massa juga terkena lemparan berbagai benda, termasuk botol minuman.
Akar dari aksi protes ini adalah kebijakan Pemkab Pati menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.
Meski angka tersebut merupakan batas maksimal dan tidak berlaku untuk semua objek pajak karena sebagian hanya naik 50 persen.
Reaksi warga kian memanas setelah Sudewo mengeluarkan pernyataan yang dianggap menyinggung hati masyarakat, yakni mempersilakan berunjuk rasa meski jumlahnya mencapai 5.000 hingga 50.000 orang.
Pernyataan tersebut memicu aksi donasi air mineral kemasan dos di sepanjang trotoar depan pendopo Kabupaten Pati sebagai bentuk protes warga.
Load more