Ketua Komisi II DPR Nilai Bupati Pati Sudewo Tak Harus sampai Dimakzulkan DPRD

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai kesalahan yang dilakukan Bupati Pati Sudewo seharusnya tidak perlu sampai ke pemakzulan di DPRD.

“Menurut pandangan saya, kasus Pati ini tidak harus berakhir sampai dengan DPRD setempat mengeluarkan hak menyatakan pendapat pemakzulan terhadap bupati,” kata Rifqi kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).

Selain itu, dia menilai DPRD seharusnya melakukan proses check and balances terlebih dahulu untuk memperbaiki beberapa kebijakan bupati yang kurang baik.

“Bisa dilakukan proses yang saling kontrol saling imbang cek and balances antara eksekutif dan legislatif di sana dengan memperbaiki sejumlah kebijakan bupati yang selama ini mungkin dianggap kurang baik,” beber politisi Partai NasDem itu.

Apalagi, kata Rifqi, Sudewo baru sekitar satu tahun menjabat, sehingga masih bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.

Baca Juga

Tersangkut Jaring Saat Tangkap Ikan Dero, Dua Nelayan Tayu Tenggelam di Perairan Pecangaan Pati

“Waktu satu tahun kurang terhadap jabatan Mas Sudewo sebagai Bupati Pati mestinya masih diberi kesempatan untuk beliau memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik,” ungkap Rifqi.

DPRD Sepakat Bentuk Pansus dan Hak Angket Pemakzulan Sudewo

DPRD Kabupaten Pati diketahui telah sepakat menggulirkan hak angket dan membentuk panitia khusus (pansus) untuk pemakzulan Sudewo dari jabatan Bupati Pati.

Kesepakatan ini diambil setelah massa aksi berhasil menduduki gedung DPRD pada Rabu (13/8/2035) siang.

Sejumah fraksi di DPRD Pati sepakat dengan pemakzulan Sudewo. Fraksi Partai Demokrat menilai Sudewo sudah melanggar janji sumpah dan menyebabkan kegaduhan di masyarakat.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mempersoalkan polemik pergantian direktur Rumah Sakit Soewondo dan anggaran. Sementara, Fraksi PKB menganggap Sudewo tidak memihak masyarakat.

Pembentukan pansus dan pengguliran hak angket ini lalu diresmikan oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudi. Proses pemakzulan terhadap Sudewo pun dimulai.

“Rapat Paripurna mengenai tentang kebijakan Bupati Pati. Pengembangan pada saat terbentuk pansus untuk mengusut kebijakan Bupati Pati,” kata Ali, Rabu (13/8/2025). (saa/nsi)