DPR Kritik Gaya Komunikasi Bupati Pati, Sebut Masyarakat Perlu Tahu Pendapatan Daerahnya

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengkritik gaya komunikasi Bupati Pati, Sudewo, yang didemo masyarakat akibat kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.

Awalnya, Rifqi memaklumi keputusan Sudewo meningkatkan pendapatan daerah dengan cara menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Kata dia, hal itu dilakukan tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Ketika transfer dana dari pusat ke daerah terkena efisiensi, maka daerah kekurangan anggaran.

“Mereka bergantung sangat tinggi kepada transfer dana pusat ke daerah, yaitu transfer APBN ke daerah. Ketika APBN dilakukan efisiensi dan recofusing untuk program-program strategis pemerintah maka daerah gelagapan,” kata Rifqi kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).

Sumber :

• Antara

Baca Juga

Divonis 8,5 Tahun Penjara oleh PN Tipikor Semarang, Mantan Bupati Pati Sudewo akan Ajukan Banding

“Karena itu beberapa kepala daerah berinisiatif meningkatkan pajak-pajak daerah untuk kemudian meningkatkan pendapatan asli daerahnya,” sambungnya.

Oleh karena itu, Rifqi mengatakan setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus menggunakan akuntabilitas dan transparansi kinerja kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus tahu jumlah pendapatan dan kebutuhan daerahnya.

“Dan kalaupun misalnya kebutuhan-kebutuhan daerah itu belum mampu dibiayai oleh APBD-nya, maka sampaikan kepada masyarakat bahwa daerah belum mampu melakukan program-program yang awalnya sudah dicanangkan karena tidak ada uangnya,” jelas dia.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Pati telah sepakat menggulirkan hak angket dan membentuk panitia khusus (pansus) untuk pemakzulan Sudewo dari jabatan Bupati Pati.

Kesepakatan ini diambil setelah massa aksi berhasil menduduki gedung DPRD pada Rabu (13/8/2035) siang.

Sejumah fraksi di DPRD Pati sepakat dengan pemakzulan Sudewo. Fraksi Partai Demokrat menilai Sudewo sudah melanggar janji sumpah dan menyebabkan kegaduhan di masyarakat.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mempersoalkan polemik pergantian direktur Rumah Sakit Soewondo dan anggaran. Sementara, Fraksi PKB menganggap Sudewo tidak memihak masyarakat.

Pembentukan pansus dan pengguliran hak angket ini lalu diresmikan oleh Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi. Proses pemakzulan terhadap Sudewo pun dimulai.

“Rapat Paripurna mengenai tentang kebijakan Bupati Pati. Pengembangan pada saat terbentuk pansus untuk mengusut kebijakan Bupati Pati,” kata Ali, Rabu (13/8/2025). (saa/muu)