Pasha Ungu Beberkan Dua PR Besar Prabowo Soal Haji: Biaya Terjangkau dan Transisi BPH

Jakarta, tvOnenews.com — Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Pramono Said atau yang akrab disapa Pasha Ungu, menilai ada dua pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait penyelenggaraan ibadah haji.

“Kalau dari saya yang hari ini tugasnya di Komisi VIII, PR Bapak Prabowo itu satu, bagaimana kemudian biaya ibadah haji ini bisa jauh lebih terjangkau. Yang kedua, transisi dari Kemenag ke BPH (Badan Penyelenggara Haji) pada ibadah haji ini harus smooth, harus tertib, harus baik, dan pelaksananya bisa optimal,” kata Pasha di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

Pasha juga menyoroti persoalan kuota haji yang setiap tahun kerap menimbulkan masalah. Menurutnya, Komisi VIII DPR memiliki tugas berat untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan lebih optimal.

“Saya kira ini masalah yang menurut saya sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Hari ini, Komisi VIII punya PR yang cukup berat dan cukup besar, bagaimana penyelenggara betul-betul bisa menjadi apa ya… jangan sampai salah-salah. Kita berharap pembenahan di penyelenggara ini jauh lebih optimal dan lebih baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa hingga saat ini kuota haji Indonesia untuk tahun 2026 masih menggunakan kuota dasar.

Ia menegaskan, kepastian kuota tambahan baru akan diketahui setelah pemerintah Arab Saudi mengirimkan surat resmi usai penyelenggaraan haji.

Baca Juga

Prabowo Usulkan Biaya Haji 2027 Dibagi 52:48, Ini Alasannya

“Sepanjang informasi yang kami dapatkan, kuota masih kuota basic ya, kuota dasar. Sebagaimana setiap tahun, biasanya setelah penyelenggaraan haji itu segera pemerintah Arab Saudi itu mengirimkan surat yang isinya adalah perencanaan kuota,” ujar Prasetyo di Press Room Istana, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2025).

Ia menuturkan, proses haji merupakan tahapan panjang yang dimulai dari penentuan kuota, pencocokan dengan database jemaah yang telah mengantre, hingga penyusunan jadwal dan teknis pemberangkatan.

“Karena proses haji itu kan memang panjang ya, dimulai dengan kuota, kemudian dari situ nanti dengan database jemaah haji kita yang sudah mengantre, dari situ mulai dicocokkan,” jelasnya.

Namun untuk detail angka dan distribusi kuota, Prasetyo menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Agama dan Badan Haji. (Agr/ree)