Sudah Bayar Denda, Setya Novanto Bebas Tanpa Wajib Lapor Usai Hukuman Dipotong Lewat PK

Namun dalam pelaksanaannya, proyek strategis nasional ini penuh penyimpangan. Lelang yang dimulai sejak 2011 terindikasi sarat penggelembungan anggaran dan praktik kongkalikong antara birokrat, politikus, pejabat BUMN, hingga pengusaha.

Skandal yang pertama kali mencuat lewat keterangan mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin akhirnya membuka fakta kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun.

Dalam dakwaan jaksa pada sidang 2017, nama Setnov disebut memiliki peran besar dalam pengaturan anggaran proyek tersebut.

Setelah melalui proses panjang, pada 24 April 2018, Pengadilan Tipikor memvonisnya 15 tahun penjara.

Sebelum kasus e-KTP Setya Novanto dikenal sebagai politisi senior Partai Golkar. Ia enam kali berturut-turut duduk di kursi DPR sejak 1998, pernah menjabat Ketua Umum Partai Golkar (2016–2017), serta menduduki kursi Ketua DPR RI (2016–2017).