Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi kemunculan mantan Ketum Golkar, Setya Novanto, dalam peresmian lapangan padel di DPP Golkar. Katanya...
Setya Novanto, kian menjadi sorotan publik, usai mendapatkan bebas bersyarat pada 16 Agustus 2025. Bahkan, statusnya di partai Golkar juga menjadi perhatian
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan partainya bersyukur terpidana kasus korupsi yang juga bekas ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) telah ditetapkan bebas bersyarat.
Mantan terpidana kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Setya Novanto (Setnov) telah resmi bebas bersyarat pada 16 Agustus 2025 lalu.
Pemerintah, kata dia, tidak bisa ikut campur dengan urusan tersebut. Supratman lantas enggan menanggapi lebih jauh terkait bebas bersyarat Setya Novanto.
Mantan Ketua DPR RI sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, bebas bersyarat usai dihukum 12 tahun 6 bulan dalam kasus korupsi proyek e-KTP.
Nama Setya Novanto (Setnov) kembali menjadi sorotan publik usai dirinya dinyatakan bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada momentum HUT ke-80 RI, Minggu (17/8/2025).
Setya Novanto bebas bersyarat usai pengurangan hukuman dari MA. Simak 5 fakta penting soal pengurangan vonis, remisi, hingga kewajiban lapor sampai 2029.
Mantan Ketua DPR RI sekaligus terpidana kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto, resmi jalani pembebasan bersyarat Sabtu (16/8/2025) dari Lapas Sukamiskin, Bandung.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.