13 Asosiasi Haji Umrah Datangi PKS, Tolak Pasal RUU Haji yang Dianggap Merugikan

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzammil Yusuf didampingi Kepala KSP PKS Pipit Sopian menerima perwakilan 13 asosiasi penyelenggara haji dan umrah di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (18/8/2025).

Mereka terdiri dari AMPHURI, AMPUH, ASHURI, ASPHIRASI, ASPHURI, ASPHURINDO, ATTMI, BERSATHU, GAPHURA, HIMPUH, KESTHURI, MUTIARA HAJI, dan SAPUHI.

Almuzammil mengatakan 13 asosiasi datang untuk memberikan masukan dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU) yang sudah diketok sebagai usul inisiatif DPR.

Sumber :

• Istimewa

"Asosiasi-asosiasi memberikan masukan kepada kami terkait dengan perubahan undang-undang umrah dan haji, ya,” kata Almuzammil dalam keterangannya, Senin (18/8/2025).

Baca Juga

Ketua Umum Gema Keadilan Rahmat Saleh Temui Ketua Umum AMPG Said Al Idrus: Beda Politik Tetap Bersaudara

Dia enggan merinci DIM yang menjadi usulan 13 asosiasi tersebut.

Namun, dua usulan terkait umrah mandiri dan penghapusan kuota haji khusus paling tinggi 8 persen.

"Ada beberapa poin, ada poin 8 persen maksimal, ada poin tentang umrah mandiri dan lain-lain, tetapi saya tidak ingin bicara parsial seperti itu. DIM-nya lengkap dan saya meminta juga dari 13 asosiasi ini untuk menyampaikan ke seluruh fraksi yang lain," ujarnya.

Dia menganggap wajar 13 asosiasi tersebut menyampaikan masukan ke PKS.

Sebab, mereka turut terdampak dari salah satu pasal RUU PIHU, yakni soal legalisasi umrah mandiri dan batasan kuota haji khusus.

Diketahui, 13 asosiasi itu mewadahi lebih dari 3.500 travel berizin resmi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

“Mereka ini pelaku usaha yang sangat tahu betul di lapangan, yang melayani banyak jemaah,” kata Almuzammil.

Dia mengatakan PKS menerima semua masukan yang disampaikan terkait RUU PIHU.

Almuzammil menyebut akan membawa usulan ini ke Fraksi PKS di DPR, untuk dikaji lebih lanjut pada rapat Komisi VIII DPR.

“Jadi, kami mendengarkan dan mereka telah membuat DIM usulan mereka, untuk bisa menjadi perhatian kami di Fraksi PKS nanti akan menyimak betul, dan jubir kami di Komisi VIII nanti, insya Allah akan menyuarakan hal-hal yang memang yang terbaik yang mereka usulkan,” ujarnya. (saa/muu)