Nyaris Diusir! Ahmad Dhani Bikin Tegang Rapat DPR Soal Royalti Musik

Jakarta, tvOnenews.com – Suasana rapat koordinasi di DPR RI mendadak tegang ketika musisi sekaligus anggota Komisi X DPR, Ahmad Dhani, hampir diusir dari forum. Peristiwa itu terjadi pada Rabu (27/8) saat rapat bersama Komisi XIII yang membahas persoalan royalti musik dengan sejumlah musisi papan atas.

Rapat tersebut menghadirkan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) dan Vibrasi Indonesia (VISI), di mana Ariel Noah hadir sebagai Wakil Ketua Umum. Beberapa musisi lain seperti Judika, Piyu, hingga perwakilan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) juga ikut memberikan pandangan terkait rumitnya penarikan royalti di Indonesia.

Ariel Soroti Keruwetan Izin Lagu

Dalam rapat, Ariel menyampaikan kebingungannya soal klasifikasi izin penggunaan lagu di acara komersial. Menurutnya, aturan yang ada masih abu-abu karena tidak semua penyanyi atau pengisi acara wajib meminta izin, meski acaranya jelas bersifat komersial.

“Dalam bentuk pensi aja sudah komersial sebetulnya. Apakah berlaku sama? Pernah disebutkan juga bahwa penyanyi kafe yang toh komersial pun enggak perlu izin. Itu yang bikin kami bingung,” kata Ariel di Kompleks Parlemen, Senayan.

Ariel menekankan perlunya klasifikasi jelas, apakah hanya penyanyi dengan bayaran besar yang wajib izin, atau semua tanpa kecuali. Hal ini disebut penting agar musisi tidak lagi berada di area abu-abu yang merugikan pencipta lagu.

Dhani Menyela, Suasana Memanas

Pernyataan Ariel langsung memantik reaksi Ahmad Dhani. Ia berusaha menyela untuk menanggapi, meski rapat saat itu belum membuka sesi tanggapan. Ketua Komisi XIII, Willy Aditya, pun menegur Dhani karena forum tersebut hanya bersifat menampung aspirasi, bukan untuk berdebat.

“Ini bukan forum berbalas pantun,” tegas Willy.

Namun Dhani ngotot ingin memberi respons. Bahkan ia sempat menyatakan akan menghubungi Ariel lewat WhatsApp untuk membahas hal itu lebih lanjut. Sikap Dhani yang berulang kali interupsi membuat suasana rapat semakin panas.

Ketegangan Berlanjut Saat Judika Bicara

Situasi makin memanas ketika giliran Judika berbicara. Ia menekankan pentingnya menghormati hak pencipta lagu. Menurutnya, masalah royalti bukan hanya soal izin, tetapi juga distribusi yang masih berantakan.

“Kalau Mas Piyu bilang harus izin dulu, ya oke-oke saja. Tapi faktanya di lapangan, ada hal-hal yang bikin ekosistem jadi kurang enak,” jelas Judika.

Belum selesai Judika berbicara, Dhani kembali memotong dengan mempertanyakan maksud pernyataan tersebut. Aksi Dhani inilah yang membuat Willy kembali mengingatkan dengan keras.

“Sekali lagi interupsi, kami berhak keluarkan jenengan dari forum,” ujar Willy menegaskan.

Latar Belakang Konflik Royalti

Kericuhan ini mencerminkan peliknya persoalan royalti musik di Indonesia. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sejatinya sudah mengatur pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Namun sistem yang digunakan, yakni blanket license, dianggap banyak musisi tidak transparan dan nominal yang diterima sangat kecil.

Sejumlah musisi kemudian mencoba sistem lain seperti direct license (bayar royalti langsung). Namun masalah tak kunjung selesai, sebab distribusi masih dianggap tidak optimal.

Musisi Pilih Bebaskan Lagu

Situasi ini membuat banyak musisi akhirnya memutuskan membebaskan karya mereka untuk dibawakan publik, termasuk di kafe atau restoran. Langkah ini diambil karena sistem distribusi royalti dianggap tidak adil.

Beberapa nama besar yang pernah menyuarakan hal ini antara lain Dewa 19, Charly Van Houten, Rhoma Irama, Thomas Ramdhan (GIGI), Juicy Luicy, Ari Lasso, hingga Tompi. Mereka menilai ekosistem musik justru akan lebih sehat jika hak pencipta dihargai secara transparan dan adil.

Insiden Ahmad Dhani hampir diusir dari rapat DPR menjadi sorotan publik. Bukan sekadar karena sikapnya yang keras, melainkan juga karena mencerminkan betapa pelik dan emosionalnya persoalan royalti musik di Indonesia.

Hingga kini, perdebatan soal sistem pembayaran royalti belum menemukan titik terang. Semua pihak, baik musisi, pencipta lagu, hingga pemerintah, masih mencari jalan tengah agar hak ekonomi dan moral para kreator benar-benar terjamin. (nsp)