Demokrat Klaim Cuma Partainya yang Dukung RUU Perampasan Aset untuk Segera Dibahas

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, menyebut hanya partainya yang mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera dibahas.

Sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI Jokowi, dia mengatakan Demokrat telah mendesak agar RUU Perampasan Aset segera dibahas.

Benny menyebut Jokowi bahkan bisa meloloskan RUU tersebut dengan cara menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Bahkan kami waktu itu mendesak kalau memang presiden Jokowi mempunyai political will yang kuat untuk memberantas korupsi, meloloskan UU Perampasan Aset, maka dia bisa bentuk Perppu,” kata Benny di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2025).

Jika tidak melalui Perppu, ia mengatakan Jokowi bisa memerimtahkan partai politik (parpol) pendukungnya untuk segera membahas itu di DPR.

“Tapi, sampai dengan masa jabatannya berakhir, kan dua desakan kita ini enggak terwujud,” ujar Benny.

Baca Juga

Dukung Ekonomi Kreatif Jadi Mesin Baru Pertumbuhan, Ibas Ajak Anak Muda Pacitan Go Digital

Dia menuturkan, desakan pembahasan RUU Perampasan Aset juga dilakukan Demokrat di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di sini, Demokrat sudah masuk menjadi partai koalisi pendukung pemerintah.

“Kemudian pada masa Presiden Prabowo, kami juga mendesak meminta supaya Undang-Undang Perampasan Aset itu segera diwujudkan dan segera dibahas,” katanya.

Kata Benny, Fraksi Demokrat di DPR bahkan telah mendesak agar RUU Perampasan Aset dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Namun, pembahasan belum juga terwujud.

“Tapi kalian tahu semua kan, itu enggak tercapai karena hanya kami (Demokrat) yang mendukung itu. Yang lain ya enggak,” ungkap Benny.

Dia menambahkan desakan segera membahas RUU Perampasan Asst juga sejalan dengan visi misi dan janji Prabowo.

“Janji Presiden Prabowo itu adalah memimpin langsung pemberantasan korupsi, dan juga janji untuk segera mengesahkan, akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU jika terpilih menjadi presiden,” tandas Benny. (saa/aag)