Partai Berkarya Gelar Aksi Unjuk Rasa, Tuntut Menteri Hukum Sahkan Hasil Munas

Arham khawatir, dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh satu orang menteri akan merusak citra baik Presiden di mata publik. 

"Jangan sampai perbuatan satu orang ini yang tidak benar, Pak, yang diduga telah melakukan maladministrasi, itu merusak citra Bapak Presiden yang sudah baik di mata publik," tambahnya.

Tuntut Pengesahan dan Tetap Solid Dukung Presiden

Tujuan utama dari aksi ini, menurut Arham, adalah agar Kemenkum segera mengesahkan hasil Munas I Partai Berkarya yang dihadiri oleh seluruh DPW dan DPD dari seluruh Indonesia. Ia mengklaim, Munas tersebut berjalan dengan kondusif dan tanpa intervensi.

"Targetnya adalah kita minta kepada Bapak Menteri Hukum untuk mengesahkan hasil Munas I Partai Berkarya yang telah dilakukan di Tangerang tanggal 14-16 Juli 2025 yang lalu," jelasnya.

Menyampaikan pesan terakhir untuk Menteri Hukum, Arham meminta agar sang menteri menjunjung tinggi konstitusi dan sumpah jabatannya. 

Baca Juga

Menhan Soal Pertemuan Presiden Prabowo dengan 10 Mantan Kapolri: Perkuat Keamanan Nasional

"Junjung tinggi konstitusi, Pak Menteri. Junjung tinggi sumpah. Karena sumpah itu bukan cuma dipertanggungjawaban di dunia, Pak, tapi di akhirat," tandasnya.

Sebagai penutup, ia memastikan bahwa seluruh kader Partai Berkarya tetap solid. "Kita solid. Mendukung Prabowo. Mendukung semua program Prabowo dan mendukung kebijakan pemerintahan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo," pungkasnya.