Istana Jadi Panggung Aspirasi: Mahasiswa Dorong Kebijakan Pro-Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com – Suasana Istana Negara pada Selasa (3/9/2025) terasa dinamis ketika rombongan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi memenuhi undangan Presiden. Mereka hadir mengenakan almamater universitas dan atribut organisasi ekstra kampus sebagai simbol identitas akademik sekaligus representasi kepentingan rakyat.

Mahasiswa memasuki kompleks Istana melalui gerbang pilar yang menghadap Jalan Juanda dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Beberapa di antaranya bahkan melangkah cepat hingga setengah berlari menuju halaman. Meski awak media menunggu di depan gerbang, sejumlah mahasiswa enggan berkomentar, menandakan sikap hati-hati sebelum forum resmi dimulai.

Pertemuan tersebut diwakili oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro, dan Menteri Pendidikan Tinggi Saintek Prof. Brian Yuliarto. Forum ini memberi ruang mahasiswa untuk menyampaikan agenda prioritas yang berkaitan langsung dengan kepentingan bangsa.

BEM PTNU Bawa Tiga Agenda Prioritas

Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara mendapat kesempatan untuk menyampaikan tiga agenda strategis kebangsaan. Agenda ini merupakan kelanjutan dari tujuh tuntutan yang sebelumnya dibawa ke Gedung DPR RI pada 3 September 2025.

Baca Juga

BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Dukung Presiden Prabowo Berantas Korupsi

Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, menjelaskan agenda pertama yaitu peningkatan profesi strategis. Ia menegaskan profesi guru, buruh, dan pekerja informal adalah tulang punggung pembangunan bangsa, namun masih menghadapi kesenjangan ekonomi, status kerja rentan, dan perlindungan sosial yang minim.

“Negara harus hadir melalui kebijakan yang lebih progresif, adil, dan terukur dalam menjamin hak-hak dasar mereka,” ujarnya.

Agenda kedua terkait reformasi kebijakan upah minimum berbasis kehidupan layak. BEM PTNU menilai penentuan upah tidak cukup hanya dengan indikator pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Upah minimum harus benar-benar mencerminkan standar kehidupan layak yang menjamin kebutuhan dasar keluarga pekerja, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga jaminan sosial.

Sementara agenda ketiga menyoroti dinamika politik dan sosial terkini yang memunculkan kerusuhan hingga korban jiwa. BEM PTNU mendorong pemerintah membentuk Tim Investigasi Independen “Satgas Anti-Makar” yang melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, serta organisasi kepemudaan.