KY Ungkap Daftar Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM 2025

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengungkapkan daftar calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) untuk periode 2025.

Hal itu disampaikan saat rapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

Amzulian menuturkan jumlah pelamar untuk calon Hakim Agung sebanyak 183 orang. Sementara, calon Hakim Ad Hoc HAM sebanyak 24 orang.

“Jumlah pendaftar calon hakim agung pada saat ini pada periode terakhir ini 183 orang ada peningkatan dibanding 2024 yang hanya 143 orang. Calon hakim ad hoc HAM di MA sebanyak 24 orang sama dengan 2024,” kata dia.

Amzulian menjelaskan sesuai Ketua MA, jumlah Hakim Agung yang dibutuhkan terdiri dari 5 Hakim Agung Kamar Pidana, 2 Hakim Agung Kamar Agama, 3 Hakim Agung Kamar Perdata.

Kemudian, 1 Hakim Agung Kamar Militer, 1 Hakim Agung Kamar Tata Usaha, 5 Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak, 1 Hakim Agung Kamar TUN, Hakim Agung Ad Hoc HAM di MA.

Baca Juga

Dukung Pembahasan RUU HAM, Komisi XIII DPR Tekankan Pentingnya Literasi Hukum dan Refleksi Sejarah Pergerakan

“Selama masa 2025 itu, hakim purna bakti itu ada 12 orang di kamar pidana, itu ada 3 kemudian kamar TUN, kamar agama, kamar militer, kamar perdata,” jelas Amzulian.

Berikut nama calon Hakim Agung 2025 yang lolos seleksi KY:

1. Alimin Ribut Sujono, jabatan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin

2. Annas Mustaqim, jabatan Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

3. Julius Panjaitan, jabatan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu

4. Suradi, jabatan Hakim Tinggi Badan Pengawasan  Mahkamah Agung RI

5. Ennid Hasanuddin, jabatan  Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Heru Pramono, jabatan Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Lailatul Arofah, jabatan Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

8. Muhayah, jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

9. Agustinus Purnomo Hadi, jabatan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI

10. Hari Sugiharto, jabatan Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

11. Budi Nugroho, jabatan Hakim Pengadilan Pajak

12. Diana Malemita Ginting, jabatan Auditor Utama Inspektorat Jenderal  Kementerian Keuangan

13. Triyono Martanto, jabatan Hakim Pengadilan Pajak