Temuan ICW Relevan Dengan Fokus Kerja KPK

Jakarta - Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan temuan ICW relevan dengan fokus kerja KPK saat ini. Hal itu ia ungkapkan terkait beberapa temuan dalam kajian "Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2021" yang dilakukan ICW. 

Beberapa temuan yang dianggap relevan antara lain masifnya korupsi pada pengelolaan anggaran dana desa, besarnya kerugian negara akibat korupsi pada sektor pertanahan dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta perihal aparatur sipil negara (ASN) menjadi profesi terbanyak sebagai pelaku korupsi.

Terkait masifnya korupsi pada pengelolaan anggaran dana desa, menurutnya, KPK menggunakan pendekatan pencegahan korupsi dengan mengusung program "Desa Antikorupsi" untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Program ini mendorong pengelolaan dana desa yang transparan, melibatkan publik, serta berdaya bagi masyarakatnya. Hal ini salah satunya untuk menekan potensi korupsi pada pengelolaan dana desa," jelasnya.

Selanjutnya, berkenaan dengan korupsi di sektor pertanahan hingga mengakibatkan kerugian negara terbesar, KPK memiliki fokus kerja untuk mengatasi persoalan tersebut melalui tugas koordinasi dan supervisi.

"Kedua tugas ini memberikan perhatian khusus dalam penertiban aset guna mencegah terjadinya kerugian keuangan negara. Sektor pertanahan ini pun menjadi satu dari delapan area intervensi KPK kepada pemerintah daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP)," ungkapnya.

Baca Juga

Lewat Pelatihan dan Pendampingan, Sandiaga Uno Dorong Kemajuan UMKM

Soal korupsi di lingkungan BUMN hingga menimbulkan kerugian negara terbesar, KPK melalui unit barunya, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU), sedang berfokus melakukan upaya pencegahan secara sistemis di lingkungan BUMN.

"Berikutnya, soal ASN sebagai pelaku korupsi terbanyak, KPK mengatasi masalah tersebut dengan mengintensifkan program pendidikan antikorupsi bagi penyelenggara negara dalam program 'Paku Integritas' dan 'Keluarga Integritas'," katanya.

KPK juga melakukan pengukuran dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk memperoleh skor indeks integritas suatu institusi, serta memberikan poin rekomendasi perbaikan indeks integritas demi meminimalkan celah rawan korupsi.

Ali menambahkan KPK menghadapi sejumlah tantangan dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di masa pandemi Covid-19.

KPK berkomitmen untuk terus menyampaikan perkembangan setiap penanganan perkara sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, sekaligus pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi demi bersama-sama mewujudkan Indonesia bebas korupsi.(ant/chm)