KCN Klaim sudah Sosialisasi Tanggul Cilincing, Fokus Bantu Nelayan Lokal

Jakarta, tvOnenews.com – PT Karya Citra Nusantara (KCN) menegaskan pembangunan tanggul beton (tanggul cilincing) dan dermaga di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara bukan dilakukan secara tiba-tiba.

Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi, mengklaim pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada nelayan sejak awal proyek berjalan.

“Apakah kami sudah melakukan sosialisasi? Tentu kami lakukan. Misalnya contoh, dengan adanya undang-undang yang dalam berkala berubah, kami juga menyesuaikan,” kata Widodo dalam konferensi pers di kawasan PT KCN, CilinJakarta Utara, Jumat (12/9/2025).

Widodo menjelaskan pembangunan dermaga pertama KCN sudah dimulai sejak 2010. Saat ini perusahaan sedang menyelesaikan dermaga ketiga atau pier 3 yang ditargetkan rampung pada 2026. Ia menegaskan seluruh proses izin, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), dilakukan sesuai aturan.

Selain sosialisasi, KCN juga mengaku aktif berkomunikasi dengan nelayan bersama tim hukum dan aparat wilayah. Salah satu bentuknya adalah membantu pemindahan bagan kapal kecil nelayan yang berada di jalur keluar-masuk kapal besar.

“Dalam posisi kami sehari-hari, kami pun bekerja sama dengan kecamatan, biro pelatihan, tujuannya apa? Supaya kami tidak salah sasaran. Karena nelayan pun kan ada juga mungkin yang dari daerah Karawang, Bekasi, tapi kami fokus mengutamakan yang di Cilincing ini,” ujarnya.

Baca Juga

Upaya Berantas Penyelundupan BBL, Presiden Diminta Bentuk Satgas

Mengenai dampak sosial yang ditimbulkan dari proyek ini, Widodo menegaskan perusahaan masih mencari skema bantuan yang tepat bagi nelayan.

Untuk itu, KCN bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI Jakarta guna mendata nelayan terdampak.

“Terkait tanggung jawab sosial kepada nelayan yang terdampak pembangunan dermaga, kami sedang mencari formula yang tepat untuk bisa membantu,” pungkasnya.

Sebelumnya, nelayan tradisional di Cilincing mengeluhkan keberadaan tanggul beton yang dianggap mengubah jalur keluar-masuk kapal. Kondisi tersebut dikhawatirkan menambah beban biaya operasional dan merugikan ekonomi nelayan kecil. (agr/aag)