Budi Gunawan Lengser! Anggota Presiden Prabowo Bicara soal Kursi Menkopolkam

Jakarta, tvOnenews.com -  Budi Gunawan dilengserkan dari kursi Menkopolkam. Sontak hal itu menuai pertanyaan publik, terkait sosok yang menggantinya.

Menyikapi hal itu, anggota Presiden Prabowo yakni, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menyatakan bahwa jabatan menteri ad interim tidak memiliki batas waktu tertentu.

Ia katakan, penunjukan menteri sementara sepenuhnya bergantung pada kebutuhan Presiden.

“Saya kurang tahu persis ya, namanya ad interim itu tidak ada batas waktu. Ya mungkin bisa seminggu, dua minggu, sebulan,” beber Aris di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025).  

Lanjut dia jelaskan, bahwa  Presiden masih menimbang nama-nama terbaik untuk mengisi posisi strategis tersebut. “Itu kan sesuai kebutuhan kan, dan Presiden untuk dapat calon yang putra terbaik bangsa. Tunggu saja,” katanya.

Saat ditanya apakah pelantikan Menkopolkam definitif akan segera dilakukan, Aris enggan berspekulasi. Ia juga tidak memberikan komentar terkait kabar reshuffle kabinet yang disebut-sebut akan berlangsung pada Rabu, 17 September 2025.

Baca Juga

Imbauan Keras Kepala Bappisus soal Lapas Kelas IIA Cibinong

“Waduh, tidak mengerti lah. Reshuffle nanti biar urusan beliau,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menkopolkam ad interim. 

Penunjukan ini diumumkan oleh Wakil Menkopolkam, Lodewijk F. Paulus, dalam rapat internal di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 9 September 2025.

Sejumlah nama telah masuk dalam bursa calon Menkopolkam, termasuk Sjafrie Sjamsoeddin, Hadi Tjahjanto, Tito Karnavian, Jenderal Dudung Abdurachman, dan Mahfud MD.

Presiden Prabowo Subianto belum memberikan sinyal pasti siapa yang akan dipilih, meski pelantikan disebut-sebut akan segera dilakukan.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai kekosongan jabatan ini bukan semata faktor teknis, melainkan bagian dari konsolidasi politik.

“Terlalu lama membiarkan posisi Menkopolkam kosong justru berisiko. Publik bisa menilai reshuffle kali ini belum direncanakan dengan matang,” bebernya. (aag)