Dugaan Pungli di Samosir Ungkap Program Jaga Desa Ternyata Tak Dibarengi Anggaran

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi III DPR RI merasa heran dengan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang dicanangkan Jaksa Agung ST Burhanudin.

Pasalnya, program pendampingan dan pengawalan dana desa agar dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan itu ternyata tidak dibarengi dengan anggaran. 

"Kalau ini program tidak ada anggarannya, kenapa harus dicanangkan sebagai rencana program di tahun yang berjalan ini," tegas Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2025). 

RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membahas aduan masyarakat Samosir terkait dugaan pungutan liar oleh oknum Kejaksaan Negeri Samosir untuk sosialisasi dan launching Program Jaga Desa. 

Bimantoro merasa heran setelah mendapati jawaban dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara Harli Siregar yang hadir dalam rapat tersebut bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samosir Karya Graham Hutagaol.

Sumber :

• Tangkapan Layar

Ia mengungkapkan bahwa Program Jaga Desa merupakan program prioritas Jaksa Agung ST Burhanudin. Karena menjadi program yang ia sebut 'jagoan' Jaksa Agung, semestinya ketika merencanakan program dan kegiatan dibarengi dengan perencanaan anggaran. 

"Sekarang saya jadi bingung. Ini kan program Pak JA, apakah ada pembahasan juga dari para Kajari di seluruh Indonesia untuk memberikan keberatan kepada beliau," kata dia. 

Politisi Gerindra itu menegaskan jika permasalahan yang terjadi di Samosir hendaknya tidak dianggap sebagai permasalahan biasa. Bukan soal besaran dugaan punglinya yang hanya berkisar Rp 250 ribu per kepala desa, melainkan soal kredibilitas korps adyaksa. 

"Jangan sampai kredibilitas kejaksaan akhirnya terciderai oleh oknum-oknum, (meski) belum terbukti," tegas Bimantoro. 

Anggota Fraksi PKS Nasir Djamil menekankan masalah yang terjadi di Samosir hendaknya menjadi perhatian semua pihak. Sebab masalah yang muncul tidak lepas dari program besar Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita poin 6. Yakni membangun dari desa untuk pemerataan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan. 

"Jaga Desa ini mungkin dalam rapat dengan Plt JAM-Bin, bisa kita sampaikan agar alokasi (anggaran) program jaga desa ini harus ada. Jangan sampai kemudian dalam tanda kutip berharap dari pihak yang ada di desa," ucapnya. 

Nasir lantas menyinggung adanya tekanan psikologis yang dihadapi kepala desa di daerah pemilihannya. Ketika ada perayaan ulang tahun, banyak camat yang diminta menyiapkan anggaran untuk rangkaian kegiatannya. 

"Rasanya tak enak, apalagi kalau misalnya yang minta itu adalah institusi penegak hukum, tak dikasih dicari-cari juga nanti kesalahan awak. Itu anggapan di masyarakat," tandasnya. 

Senada, Anggota Fraksi Golkar Benny Utama mempertanyakan kenapa program Jaga Desa yang dicanangkan Jaksa Agung ST Burhanudin sampai tidak dibarengi dengan anggaran. Lebih parah lagi jika dalam pelaksanaannya diduga sampai memungut kepala desa. 

Ia meminta agar ke depan hal itu tidak terjadi kembali. Benny menyarankan agar kejadian di Samosir tak terulang, Kejari seluruh Indonesia agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat ketika mengadakan kegiatan. 

"Kalau toh tidak didukung anggaran, pengalaman daerah lain itu biasanya Pemda ada anggaran untuk seperti itu. Jadi tidak harus (memungut) Apdesi, kepala desa. Jangan kepala desa, ini sensitif sekali," tegasnya. 

Terkait dengan dugaan pungli di Samosir ini, Anggota Fraksi NasDem Rudianto Lallo menyebut dua hal yang ditakuti kepala desa di seluruh Indonesia, termasuk di Samosir. Dua hal itu adalah ketakutan dipanggil dan diperiksa Kasatserse Kepolisian dan Kasi Intel Kejaksaan. 

Sementara Anggota Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan mengapresiasi keberanian warga Samosir melaporkan dugaan adanya pungli oleh oknum Kejari Samosir. Katanya, sepanjang dirinya menjadi Anggota DPR RI selama tiga periode, baru kali ini ada anak muda memperjuangkan keadilan sampai ke Komisi III DPR. 

"Belum ada sepanjang saya tiga periode di DPR ini, belum pernah saya dengar masyarakat hadir di ruang Komisi III mempersoalkan bukan jumlah uangnya, tapi rasa keadilannya," kata dia. (muu)