Komunitas Ojol Jakarta Utara Tolak Usulan Potongan Komisi 10 Persen

Jakarta, tvOnenews.com - Aksi 179 yang dilangsungkan oleh sejumlah komunitas Ojek Online (Ojol) di Gedung DPR RI dinilai tak seramai sebelum-belumnya.

Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Ojol Jakarta Utara, Mansyur menilai hal tersebut terjadi akibat adanya perpecahan sikap terkait isu pemotongan komisi.

Mansyur pun memastikan jika komunitasnya tersebut tak mengikuti Aksi 179 yang berjalan di Gedung DPR RI.

“Tidak. Lebih baik tetap fokus on bid untuk keluarga,” kata Mansyur kepada awak media, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Tak hanya itu, Mansyur menampik jika pihaknya terafiliasi dengan Garda yang menjadi inisiasi Aksi 179 itu.

Hal itu terlihat dari tak ikut serta komunitasnya dalam Aksi 179 yang berlangsung di DPR RI kemarin.

Baca Juga

Pakar Ingatkan MK Hormati Kewenangan DPR Soal Penunjukan Adies Kadir

“Enggak ada, nggak ada sangkut pautnya. Mereka nggak pernah ajak konsolidasi. Paling hanya sebatas orang-orang yang masang flyer-flyer itu,” katanya.

Di sisi lain, Mansyur mengungkap alasan pihaknya yang tak ikut serta dalam Aksi 179 itu.

Ia mengaku pihaknya meragukan pimpinan Garda, Igun yang disebut-sebut tak terdaftar sebagai pengemudi Ojol. 

“Kalau saya sendiri meragukan dia itu Ojol. Yang diperjuangkan itu apa? Selama ini begini-begini saja Ojol,” tegasnya.

Dalam aksinya, Garda mengklaim DPR telah menyetujui tuntutan penurunan potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen. 

Namun, langkah ini justru ditolak oleh sebagian komunitas, termasuk Korwil Jakarta Utara.

Menurut Mansyur, potongan 20 persen yang berlaku saat ini masih relevan karena sebagian besar kembali kepada pengemudi dalam bentuk manfaat seperti asuransi kecelakaan, perawatan kendaraan, dan program bantuan lainnya.

“Kalau dipotong 10 persen, justru benefit-benefit itu hilang. Asuransi kecelakaan, kesehatan, ganti oli, ganti ban, semua pasti nggak ada. Jadi yang dirugikan justru kita sendiri,” jelasnya.

Ia juga menilai penurunan komisi tidak otomatis meningkatkan pendapatan driver. 

Sebaliknya, hal itu berpotensi mengurangi promo, orderan, hingga perlindungan bagi mitra.

Mansyur menilai langkah DPR mengakomodasi tuntutan segelintir kelompok tanpa melibatkan mayoritas driver tidak tepat. 

Ia mendorong agar ada forum diskusi terbuka (FGD) yang menghadirkan perwakilan komunitas ojol yang benar-benar aktif bekerja di lapangan.

"Kalau dari kita, pemerintah harus turun. Maksudnya apa sih sebenarnya teriakan segelintir orang itu? Kita harus berbicara terbuka, dengan data, dengan driver-driver yang benar-benar murni narik, bukan sekadar pakai nama,” ujarnya. (raa)