Lahan Parkir Masih Jadi Masalah di Jakarta, Kawasan Kuliner Sabang Tertib tapi Pejalan Kaki Jadi Korban Kehilangan Hak

Jakarta, tvOnenews.com – Kawasan pusat kuliner Sabang atau Jalan H. Agus Salim, Jakarta Pusat, masih menjadi magnet bagi warga ibu kota untuk berburu kuliner.

Namun di balik ramainya pengunjung, persoalan klasik parkir kembali mencuat.

Berdasarkan pantauan langsung tim tvOnenews.com pada Senin (22/9/2025), para petugas parkir tampak mengenakan seragam biru dengan tulisan juru parkir di bagian punggung. 

Seragam ini diketahui merupakan seragam resmi juru parkir di bawah naungan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Parkir di kawasan ini memang tertata rapi dengan petugas yang aktif mengarahkan kendaraan. Namun, penataan tersebut memakan banyak ruang di atas trotoar. 

Akibatnya, pejalan kaki kesulitan melintas dan lebih memilih berjalan di tepi jalan raya yang padat kendaraan berlalu-lalang.

Baca Juga

Komisi C DPRD Surabaya Minta Digitalisasi Parkir Tak Berhenti di Pembayaran Cashless

Kondisi trotoar pun tak kalah memprihatinkan. Banyak kabel listrik semrawut menggantung rendah, sebagian jalanan rusak, dan jalur pejalan kaki terhalang warung pedagang. 

Pemandangan ini semakin mempertegas minimnya ruang aman bagi para pengguna jalan kaki di jantung kota.

Di beberapa titik, tim tvOnenews.com mendapati adanya mesin parkir elektronik. 

Mekanisme parkir tampak mengikuti aturan resmi yakni petugas membantu pengemudi kendaraan saat keluar dari parkir, menerima uang parkir, lalu menginput pembayaran ke mesin tersebut.

Adapun tarif parkir di kawasan ini ditetapkan sesuai ketentuan resmi. Untuk sepeda motor, tarif Rp2.000 pada jam pertama dan Rp2.000 untuk jam berikutnya. Mobil dikenakan Rp5.000 di jam pertama dan Rp5.000 untuk jam berikutnya. Sementara bus dan truk dikenai Rp8.000 per jam.

Meski secara administratif parkir sudah tertib dengan sistem elektronik, keberadaannya justru menimbulkan masalah baru karena trotoar berubah fungsi menjadi area parkir, mengorbankan hak pejalan kaki yang seharusnya mendapat prioritas di ruang publik. (agr/muu)