Menteri Keuangan Purbaya Jawab Isu Kenaikan Gaji PNS dan Pejabat, Jangan Hanya Jadi Janji!

Jakarta, tvOnenews.com – Isu kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat negara kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto merevisi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. 

Dalam revisi tersebut, salah satu poin yang menarik perhatian publik adalah program kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk guru, tenaga kesehatan, TNI/Polri, hingga pejabat negara.

Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana itu masih sebatas kebijakan di atas kertas dan belum ada pembahasan teknis di Kementerian Keuangan. Pernyataan Purbaya seolah menjadi sinyal agar masyarakat, khususnya para ASN, tidak terlalu cepat berharap.

Purbaya: Belum Ada Pembahasa

Menjawab pertanyaan awak media usai Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Senin (22/9), Purbaya bahkan sempat bercanda menyinggung dirinya.

“Saya mau dinaikin gajinya ya? Belum, belum. Nanti begitu ada (perkembangan) kita kasih tahu,” kata Purbaya.

Baca Juga

Begini Pandangan Pengamat Tentang Kunjungan Prabowo ke Perancis

Candaan itu mencerminkan bahwa pemerintah memang belum sampai pada tahap final dalam membicarakan kenaikan gaji. Meski begitu, isu ini tetap menjadi sorotan publik karena menyangkut nasib jutaan PNS, TNI/Polri, hingga pejabat negara.

Perpres Baru, Harapan Baru?

Revisi RKP 2025 yang diteken Presiden Prabowo menambahkan delapan Program Hasil Terbaik Cepat. Pada poin keenam, tercantum dengan jelas mengenai kenaikan gaji ASN, khususnya guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI/Polri, serta pejabat negara.

Yang menarik, dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang RKP 2025, belum ada ketentuan mengenai kenaikan gaji pejabat negara. Penambahan poin ini menandakan adanya prioritas baru dari Presiden Prabowo dalam memberikan insentif finansial kepada aparatur negara.

Bagi para ASN, khususnya tenaga pendidik dan kesehatan, janji kenaikan gaji ini tentu membawa angin segar. Namun, publik juga menaruh tanda tanya besar: apakah kebijakan ini benar-benar bisa terealisasi atau hanya sebatas retorika politik?

Jangan Hanya Jadi Janji

Sejumlah kalangan menilai bahwa pemerintah harus berhati-hati agar isu kenaikan gaji tidak sekadar menjadi harapan palsu. Jika tidak dijalankan dengan perhitungan matang, kebijakan ini bisa menambah beban anggaran negara.