Aksi Demo di Jakarta: Legislator Hedon dan Tunjangan Dewan yang Tinggi Disorot

Jakarta, tvOnenews.com – Aksi demonstrasi mahasiswa kembali menggema di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/9/2025). Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta turun ke jalan dengan dua isu utama: peringatan Hari Tani Nasional serta kritik terhadap gaya hidup mewah para anggota legislatif.

Isu “flexing” anggota DPR dan DPRD mencuat setelah maraknya unggahan gaya hidup glamor di media sosial yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi rakyat. Kritik ini semakin tajam diarahkan kepada beberapa legislator yang dianggap lebih sibuk memamerkan kemewahan dibanding menyerap aspirasi masyarakat.

Massa aksi menilai, fenomena tersebut menunjukkan adanya jurang yang semakin lebar antara wakil rakyat dengan rakyat yang mereka wakili. “Alih-alih menjadi teladan, mereka justru tampil dengan citra hedon,” kata Lingga, Koordinator Lapangan aksi.

Para demonstran juga menyinggung transparansi fasilitas yang diterima anggota dewan. Menurut mereka, publik berhak mengetahui detail tunjangan DPR maupun DPRD, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan.

Fenomena “flexing” legislator ini pun dipandang sebagai bentuk krisis moral politik. Kritik publik bukan sekadar pada individu, melainkan juga pada citra lembaga yang tergerus kepercayaannya akibat perilaku hedon pejabat publik.

Sorotan pada Tunjangan DPRD DKI

Baca Juga

Gedung Bapenda Terbakar, DPRD DKI Sebut Sudah Sering Ingatkan Gulkarmat Cek Sistem Proteksi Semua Gedung Jakarta

Dalam orasinya, mahasiswa menegaskan bahwa tunjangan yang diterima anggota DPRD DKI Jakarta dianggap terlalu besar dan jauh dari prinsip transparansi. “Bebizie adalah contoh nyata bagaimana fasilitas publik dipakai untuk menopang gaya hidup hedon,” tambah Lingga dalam pidatonya.

Fenomena ini, menurut pengamat politik, merupakan bentuk “political dissonance” atau ketidaksinkronan antara identitas formal legislator dengan perilaku aktual di ruang publik. Wakil rakyat seharusnya menjadi jembatan aspirasi, bukan sekadar simbol status sosial.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari DPRD DKI Jakarta terkait sorotan publik terhadap anggotanya yang dijuluki “legislator flexing.” Sementara itu, sosok yang jadi sorotan utama juga masih bungkam atas kritik yang ditujukan kepadanya. (nsp)