Analis Nilai Respon Cepat Kapolri Soal Reformasi Polri Jadi Bukti Keseriusan Perubahan

Jakarta, tvOnenews.com – Rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Reformasi Kepolisian langsung disambut cepat oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Respon tersebut diapresiasi oleh analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro yang menilai langkah Kapolri sebagai bentuk keseriusan mewujudkan reformasi Polri secara berkelanjutan.

Ngasiman menekankan, pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri yang diinisiasi Kapolri merupakan tindak lanjut nyata dari arahan Presiden. Tim ini bertugas memastikan agenda reformasi benar-benar berjalan, tidak hanya sebatas wacana.

“Rencana Presiden tersebut ditangkap oleh Kapolri sebagai arahan untuk penguatan reformasi Polri, yaitu dengan pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri,” jelas Ngasiman di Jakarta, Kamis (25/9).

Achmad Dofiri Jadi Penasihat Khusus Presiden

Ngasiman juga menilai penunjukan Jenderal Pol (Purn) Achmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian adalah langkah strategis. Kehadiran Dofiri diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan merespons tuntutan publik terhadap institusi Polri yang lebih profesional dan humanis.

Menurutnya, reformasi Polri sebenarnya sudah bergulir sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejak itu, Polri telah memiliki arah transformasi melalui Grand Strategi Polri 2005–2025, yang menjadi pondasi menuju institusi modern, profesional, dan terpercaya.

Baca Juga

Peringati Hari Lalu Lintas Bhayangkara Ke-71, Polri Resmi Rilis STNK Digital dan Pembayaran Tilang Terintegrasi

Agenda tersebut kemudian diperpanjang dalam Grand Strategi Polri 2025–2045 yang berfokus pada kesinambungan reformasi hingga dua dekade mendatang.

Reformasi Tak Hanya Soal Struktur

Ngasiman menekankan bahwa reformasi kepolisian tidak hanya sebatas perubahan struktur atau instrumen birokrasi, melainkan juga menyentuh aspek kultural. Menurutnya, aspek kultural adalah yang paling krusial, sebab menyangkut nilai, budaya kerja, serta keteladanan pimpinan dalam melayani masyarakat.

“Komitmen Polri bukan hanya memperbaiki sistem organisasi, tetapi juga menghadirkan nilai moral dan kemanusiaan dalam setiap layanan publik serta penegakan hukum,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejak 2021 Polri sudah mengusung agenda Transformasi Polri Presisi yang menekankan empat pilar utama: organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan. Inisiatif ini diharapkan mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap pemolisian yang lebih humanis, transparan, dan profesional.

Tantangan Zaman, Harapan Publik

Ngasiman menilai pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri merupakan langkah akseleratif agar agenda Presiden melalui Komite Reformasi Kepolisian benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan nyata di internal Polri.

“Komitmen Polri adalah menghadirkan kualitas pemolisian yang semakin presisi, profesional, dan humanis, sekaligus mampu menjawab tantangan zaman,” katanya.

Ia menekankan bahwa dukungan dari masyarakat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar reformasi kepolisian benar-benar membawa manfaat bagi rakyat.

Lebih jauh, Ngasiman menilai keberanian Polri membentuk tim reformasi mencerminkan kesediaan institusi belajar dari masa lalu, memperbaiki kesalahan, dan menyiapkan masa depan yang lebih baik.

Dengan adanya akselerasi ini, publik menaruh harapan besar agar Polri semakin transparan, akuntabel, dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, sekaligus penegak hukum. (ant/nsp)