Sorot Pengusutan Kasus Korupsi Kuota Haji, Pakar Hukum Ungkap Langkah Menag Sesuai Peraturan

Norma ini, kata Rudy, menjamin distributive justice tanpa mengganggu fleksibilitas kuota tambahan.

Menurutnya pasal utama dalam UU PIHU membentuk kerangka normatif yang saling melengkapi Pasal 8 menghadirkan kepastian hukum dalam penetapan kuota dasar.

Pasal 9 memberikan ruang adaptif untuk tambahan kuota. Pasal 64 menjamin keadilan distributif dengan mengunci proporsi haji khusus.

“Dengan konstruksi hukum ini, kebijakan Menteri Agama terkait penetapan kuota tambahan tidak dapat disebut melawan hukum. Yang terpenting adalah memastikan keselamatan, kenyamanan, serta hak jamaah tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji,” pungkasnya. (raa)