Pengamat: Pencabutan Kartu Pers Istana CNN Indonesia Cemarkan Marwah Presiden Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai pencabutan kartu identitas liputan milik wartawan CNN Indonesia oleh Biro Pers Media Istana (BPMI) merupakan tindakan yang membatasi kemerdekaan pers dan mencederai prinsip demokrasi.

“Biro Pers Media Istana Sekretariat Presiden itu dapat dikatakan membatasi kemerdekaan pers. Padahal dalam UU Pers wartawan punya hak untuk mendapatkan informasi. Tidak boleh ada lembaga yang menghalangi dan membatasi pers untuk mendapatkan informasi,” kata Jamiluddin saat dihubungi, Senin (29/9/2025).

Kartu identitas liputan itu dicabut setelah wartawan CNN Indonesia bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Akibat pencabutan itu, akses sang reporter untuk meliput di lingkungan Istana otomatis tertutup.

Menurut Jamiluddin, tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan UU Pers, tetapi juga UU Keterbukaan Informasi Publik.

“Dengan mencabut kartu identitas reporter, itu sama juga sudah menutup keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya.

Ia menegaskan, langkah BPMI juga berpotensi mencoreng nama baik Presiden Prabowo yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai demokrasi.

“Bahkan tindakan tersebut tidak sejalan dengan semangat Presiden Prabowo yang menjunjung tinggi demokrasi. Prabowo dengan kasus tersebut akan terbawa imbasnya, seolah-olah Presiden tidak menghormati kemerdekaan pers,” ucapnya.

Untuk itu, Jamiluddin meminta agar BPMI segera mengembalikan kartu liputan milik reporter CNN Indonesia.

“Jadi, untuk menjaga marwah Presiden yang selama ini memang komit menjaga kemerdekaan pers, maka BPMI dapat mengembalikan kartu identitas liputan milik reporter CNN Indonesia. Dengan begitu, biro tersebut telah menjaga marwah Presiden yang kita cintai bersama,” pungkasnya. (agr/iwh)