Kasus Keracunan Massal MBG, SPPG Diminta Gunakan Air Galon untuk Memasak dan Alat Sterilisasi

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengakui bahwa belum semua dapur program Makan Bergizi Gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum memiliki sanitasi air yang baik.

Hal itu disampaikan saat rapat bersama Komisi IX DPR yang turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

“Dari kejadian di berbagai tempat, nampak juga bahwa belum semua air di SPPG memiliki sanitasi yang baik,” kata Dadan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

Dia pun menyinggung sejumlah SPPG di Bandung, Jawa Barat, tidak mencuci peralatan dengan air panas. Akibat hal ini, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada seluruh SPPG untuk memiliki alat sterilisasi.

“Sehingga memang kemudian Pak Presiden memerintahkan agar di seluruh SPPG dibutuhkan alat sterilisasi. Alat makan seperti yang di Bandung, setelah kita cek SPPG-nya bagus sekali, ketika kita cek apakah mencucinya menggunakan air panas, ternyata belum disiapkan,” ungkapnya.

“Beberapa SPPG sudah memiliki alat sterilisasi dengan pemanas gas yang bisa memanaskan 120 derajat dalam satu menit, sudah bisa sterilisasi terkait dengan alat makan,” sambung Dadan.

Baca Juga

Kapolri Lapor Pembangunan SPPG Polri ke Presiden: 33 Dibangun di Wilayah 3 T dan 47 Pakai Energi Terbarukan

BGN juga menyarankan kepada seluruh SPPG untuk memasak menggunakan air galon. Kemudian, bahan makanan dicuci menggunakan air yang sudah disaring.

“Kemudian kita juga menyarankan untuk lebih meningkatkan sanitasi. Terutama untuk memasak, kita sudah instruksikan agar mereka menggunakan air galon. Untuk mencuci, airnya perlu diberikan saringan,” kata Dadan.

Dia menambahkan BGN juga mewajibkan seluruh SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), sertifikat kemananan pangan berupa HACCP.

“Jadi di SPPG nanti akan berlaku dua sertifikasi, yaitu sertifikasi SLHS dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, dan kemudian sertifikasi HACCP dari lembaga independen untuk keamanan pangan,” pungkasnya. (saa/raa)