Gandeng KPK, Menteri Haji dan Umrah Ingatkan Risiko Kebocoran Dana Haji

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan pentingnya langkah pencegahan agar dana haji dikelola secara transparan dan akuntabel.

Ia meminta seluruh jajaran di kementeriannya memperkuat pengawasan internal demi menghindari potensi penyalahgunaan dana umat.

Pesan itu disampaikan Gus Irfan sebagai bentuk peringatan kepada seluruh pegawai Kementerian Haji untuk tidak lengah dalam menjaga integritas pengelolaan dana haji.

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh karena dana tersebut merupakan amanah masyarakat yang wajib dipertanggungjawabkan.

“Saya sangat mewanti-wanti tim yang ada di Kementerian Haji supaya jangan sampai ada kebocoran,” ujar Mochamad Irfan Yusuf usai menghadiri prosesi wisuda di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (4/10/2025).

Ia menegaskan, setiap individu di lingkungan Kementerian Haji memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan alokasi dana berjalan tepat sasaran.

Baca Juga

Kemenhaj Usul Biaya Haji 2027 Jadi Rp107 Juta per Orang, Alasannya karena Nilai Tukar Rupiah

“Oleh karena itu, aspek kehati-hatian perlu ditekankan dan ditanamkan agar persoalan itu tidak muncul,” katanya menambahkan.

Gus Irfan mencontohkan, kebocoran dana sekecil apa pun dapat menimbulkan kerugian besar bagi jamaah calon haji yang mempercayakan dananya kepada negara.

“Satu persen pun luar biasa, satu persen Rp200 miliar. Itu semua adalah dana rakyat, dana umat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat,” ujarnya menekankan.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Haji dan Umrah telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji bebas dari potensi korupsi dan penyimpangan.

Kerja sama itu mencakup pendampingan pelaksanaan ibadah, serta pemeriksaan rekam jejak para pegawai yang bertugas di kementerian tersebut.

“Kami akan memasukkan tenaga besar-besaran dari kementerian lain dan yang sudah masuk akan kami minta di tracking oleh KPK untuk memastikan tidak ada masalah di kemudian hari,” ujar Gus Irfan.

Sebelumnya, pada Jumat (3/10), Gus Irfan melakukan audiensi dengan pimpinan KPK sebagai langkah awal memperkuat sinergi antara Kementerian Haji dan Umrah dengan lembaga antikorupsi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa menyambut baik kerja sama tersebut dan menegaskan dukungan penuh terhadap upaya pencegahan korupsi di sektor penyelenggaraan haji.

Ia memastikan KPK siap melakukan pendampingan agar tata kelola dana dan layanan haji berjalan optimal dan bersih dari praktik curang.

Cahya menambahkan, KPK selama ini telah melakukan sejumlah kajian dan penyelidikan terkait kegiatan haji, sehingga kolaborasi dengan Kementerian Haji diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan yang lebih komprehensif.

Langkah sinergi antara Kementerian Haji dan KPK ini menjadi upaya nyata pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji. (ant/rpi)