DPR: Lawan Disinformasi adalah Tanggung Jawab Bersama

Jakarta, tvOnenews.com - Semakin terintegrasinya kehidupan masyarakat dengan dunia digital, Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, menyerukan ajakan bersama untuk secara serius menjaga dan merawat ruang digital Indonesia.

Ia menyoroti bahwa ruang digital ibarat pedang bermata dua, yakni di satu sisi menjadi sumber informasi yang tak terbatas untuk kemajuan, namun di sisi lain menjadi lahan subur bagi penyebaran disinformasi yang berbahaya. 

Menurutnya, kemampuan membedakan keduanya dan menjaga ekosistem digital kini telah menjadi ranah krusial yang kondisinya sangat menentukan arah kohesi sosial, keamanan nasional, dan masa depan generasi penerus bangsa.

Dalam pernyataannya, Farah mengajak masyarakat untuk membudayakan prinsip "saring sebelum sharing" sebagai benteng pertahanan pertama dalam menghadapi arus informasi.

"Mari kita jadikan berpikir kritis sebagai kebiasaan. Sebelum kita menekan tombol bagikan, tanyakan pada diri sendiri. apakah informasi ini valid? Apakah sumbernya terpercaya? Apa dampak jika saya menyebarkannya? Langkah sederhana ini adalah kunci untuk memutus rantai penyebaran kebohongan," tegas Farah.

Peringatan Farah ini sejalan dengan data yang diungkapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang menyebut penyebaran hoaks di Indonesia sudah masuk tahap mengerikan. 

Baca Juga

Dinilai Menguntungkan, DPR Usul 6 Negara Ini Jadi Prioritas Peroleh Kebijakan Bebas Visa

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini, menyatakan bahwa sekitar 50% pengguna internet di Indonesia terpapar informasi palsu, sementara hanya 20-30% yang mampu membedakannya.

Farah melanjutkan, ancaman ini kini telah berevolusi menjadi jauh lebih berbahaya dengan kemunculan teknologi Kecerdasan Buatan (AI). 

Ia menyoroti bagaimana teknologi seperti deepfake dapat menciptakan video dan audio palsu yang sangat meyakinkan, sehingga menjadi alat untuk menipu dan memanipulasi opini publik secara luas.

"Bahaya teknologi seperti deepfake ini sangat nyata. Dengan teknologi AI, disinformasi kini dapat dibuat dengan sangat mudah. Ini artinya, kita tidak lagi hanya memerangi kebohongan biasa, tetapi juga menghadapi upaya rekayasa terhadap realitas itu sendiri," tegas Farah.

Lebih lanjut, Legislator dari Fraksi PAN tersebut menekankan bahwa disinformasi menjadi salah satu ancaman paling berbahaya di ruang digital karena dampaknya yang menyasar langsung ke fondasi sosial. 

Penyebaran hoaks secara masif dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi penting seperti pemerintah, menciptakan polarisasi di tengah masyarakat, bahkan memicu konflik horizontal. 

Menurutnya, narasi palsu yang dirancang secara sistematis dapat memanipulasi persepsi publik terhadap isu-isu krusial dan mengancam stabilitas nasional.

"Untuk itu, kita perlu membekali diri melalui literasi digital dan membiasakan verifikasi, sebagai cara kita untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita dari bahaya hoaks," imbaunya.

Sebagai penutup, Farah menegaskan kembali bahwa perjuangan melawan disinformasi tidak bisa dimenangkan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh elemen bangsa.

"Menjaga ruang digital bukan hanya tugas pemerintah atau aparat. Ini adalah tanggung jawab kita semua—individu, keluarga, pegiat media sosial, platform digital, dan komunitas. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan ruang digital Indonesia yang sehat, beretika, aman, dan mencerahkan bagi generasi sekarang dan yang akan datang," pungkasnya. (aag)