Lifting Migas Tembus 111 Persen, Bahlil Panen Pujian: Bukti Asta Cita Prabowo-Gibran Mulai Terwujud!

Jakarta, tvOnenews.com – Capaian sektor minyak dan gas bumi (migas) di bawah kepemimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia terus menuai pujian.

Pasalnya, produksi atau lifting migas nasional pada semester I tahun 2025 berhasil melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mencapai rata-rata 111,9 persen.

Kinerja ini dinilai menjadi bukti nyata selarasnya langkah pemerintah dengan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat energi dari Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio, menyebut peningkatan produksi dari sekitar 430 ribu menjadi hampir 600 ribu barel per hari sebagai capaian yang patut diapresiasi.

“Langkah ini menunjukkan ada perbaikan tata kelola di lapangan. Namun, untuk menjaga tren positif, pemerintah perlu membuka wilayah kerja baru dan menemukan cadangan minyak baru,” ujarnya kepada media, Selasa (14/10/2025).

Subhkan menilai, efisiensi dan pemanfaatan teknologi baru menjadi kunci penting peningkatan produksi migas nasional.

Baca Juga

Politisi Muda Golkar Apresiasi Pembentukan Akademi Partai Golkar 

“Teknologi baru membantu mengoptimalkan sumur yang sebelumnya dianggap tidak produktif. Tapi kalau kita mau jangka panjang, eksplorasi wilayah baru adalah kuncinya,” tegasnya.

Salah satu kebijakan yang diapresiasi publik, lanjut dia, adalah legalisasi sumur minyak rakyat. 

“Itu langkah tepat. Sumur tua hasilnya kecil, jadi lebih baik diserahkan ke masyarakat. Setidaknya ini mendorong kemandirian energi di tingkat lokal,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul, menilai keberhasilan di sektor energi tidak lepas dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan koordinasi yang solid dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

“Prabowo sedang melakukan reset besar-besaran terhadap tata kelola ekonomi, termasuk energi. Ia sedang menghitung ulang kekayaan negara dan memastikan tidak ada lagi kelompok rente yang bermain di tengah,” ujar Adib.

Menurutnya, berbagai kebijakan seperti hilirisasi tambang, pembangunan smelter, hingga legalisasi sumur rakyat menjadi pondasi penting menuju kedaulatan energi nasional. Namun, tantangan besar masih muncul dari sisi komunikasi publik.

“Sering kali yang jadi masalah adalah komunikasi. Potongan-potongan video atau pernyataan di media sosial membentuk persepsi negatif, padahal arah kebijakannya baik,” jelasnya.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Korry El Yana, juga menyoroti hal serupa. Ia menilai banyak kebijakan energi gagal dipahami publik karena penyampaiannya tidak utuh, sementara narasi buzzer dan opini liar justru mendominasi ruang digital.

“Karena komunikasinya tidak lengkap, yang muncul justru potongan-potongan video dan komentar yang menyesatkan,” katanya.

Korry pun menyarankan pemerintah membentuk kanal komunikasi resmi yang menjelaskan kebijakan energi secara menyeluruh dan berbasis data.

“Kalau komunikasinya terbuka dan melibatkan pakar, masyarakat bisa percaya. Jangan sampai program bagus malah tenggelam karena framing negatif di media sosial,” ujarnya. (agr/ree)