Apa Itu Family Office? Proyek Andalan Luhut yang Ditolak Purbaya Dibiayai dari APBN

Jakarta, tvOnenews.com – Proyek andalan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berupa pembentukan family office kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak jika proyek tersebut menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penolakan ini menimbulkan pertanyaan besar: apa sebenarnya family office yang menjadi salah satu inisiatif utama Luhut untuk memperkuat sektor keuangan Indonesia?

Family Office Adalah?

Family office atau Wealth Management Consulting (WMC) adalah firma pengelola kekayaan yang melayani individu atau keluarga dengan aset bernilai sangat tinggi, atau ultra high-net-worth individuals (UHNWI).

Tujuan utamanya adalah memberikan layanan finansial eksklusif seperti pengelolaan investasi, perencanaan pajak, hingga strategi warisan, tanpa harus melalui mekanisme pajak konvensional di negara tujuan investasi.

Dengan kata lain, konsep ini memungkinkan para konglomerat global untuk menanamkan uangnya di Indonesia melalui satu pintu investasi khusus yang aman, fleksibel, dan berskala internasional.

Baca Juga

Purbaya Klaim APBN Tetap Aman Meski Harga Minyak Dunia Melonjak, Ini Penjelasan Menkeu

Luhut menyebut, family office akan berfungsi sebagai “magnet finansial” untuk menarik dana dari investor kakap dunia agar masuk ke pasar Indonesia.

Proyek Strategis di Bali

Berdasarkan penelusuran, DEN berencana membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan dan Family Office di Bali. Kawasan ini disiapkan sebagai gerbang masuk investasi global ke berbagai sektor riil di Indonesia.

Gagasan ini sudah dibahas sejak 2024, ketika Luhut masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Joko Widodo. Proyek ini bahkan disebut-sebut sebagai upaya menyaingi pusat keuangan Singapura dan Hong Kong yang selama ini menjadi tujuan utama pengelolaan dana global.

Luhut menargetkan proyek family office dapat mulai beroperasi tahun 2025, dan tetap berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan Presiden,” ujar Luhut di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (28/7/2025).

Ia juga mengungkap bahwa pemerintah telah meminta masukan dari investor global ternama asal Amerika Serikat, Ray Dalio — pendiri hedge fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates — untuk menyempurnakan konsepnya.