Apa Itu Family Office? Proyek Andalan Luhut yang Ditolak Purbaya Dibiayai dari APBN

Purbaya Tolak Gunakan APBN

Meski dinilai ambisius dan potensial, rencana tersebut mendapat penolakan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menegaskan tidak akan mengalokasikan APBN untuk mendanai proyek family office.

“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” tegas Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, penggunaan APBN harus tetap fokus pada program yang benar-benar berdampak langsung bagi rakyat.

“Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” ujarnya.

Purbaya juga menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam rencana tersebut dan belum memahami sepenuhnya konsep family office yang tengah digagas Luhut.

Baca Juga

Bahas UU Tipikor Bersama Ketua DEN, IKA ITS: Pertegas Batas Keputusan Bisnis dan Korupsi

“Nggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” tambahnya.

Jalan Panjang Proyek Family Office

Penolakan Purbaya menjadi sinyal bahwa proyek family office harus mencari alternatif pendanaan di luar APBN, seperti melalui kemitraan publik-swasta atau investasi langsung dari pihak asing.

Meski demikian, Luhut tetap optimistis bahwa family office akan menjadi tonggak baru bagi ekosistem keuangan Indonesia dan mampu menarik miliaran dolar investasi asing.

Kini, nasib proyek ambisius ini tergantung pada seberapa matang konsep yang ditawarkan dan bagaimana pemerintah meyakinkan publik bahwa family office bukan sekadar proyek elit, melainkan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi nasional. (nsp)