Menteri Haji Minta Kejagung Tracking dan Tracing Peralihan Aset Hingga Ratusan Pegawai Dari Kemenag

Jakarta, tvonenews.com - Menteri Haji dan Umroh RI, Mochamad Irfan Yusuf meminta agar Kejaksaan Agung (Kejagung) mengawal proses peralihan aset dan pegawai dari Kementerian Agama (Kemenag).

Hal itu ditujukan agar aset dan pegawai yang ditempatkan di kementeriannya bersih tanpa timbulkan masalah ke depan.

Permintaan itu, dilayangkan Gus Irfan, sapaan akrabnya, saat melangsungkan audiensi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, Selasa (14/10/2025).

"Kami tadi beraudiensi dengan Pak Jaksa Agung saya dengan Wakil Menteri Haji dan tim ini terkait dengan amanah dari Presiden bahwa beliau berharap pelaksanaan haji di bawah Kementerian Haji dan Umroh, ini harus bersih dan transparan," tutur Gus Irfan.

Untuk itu, Gus Irfan menjelaskan, pihaknya ingin meminta pendampingan dengan Kejagung. Ia berkata, hal ini juga dalam rangka mewujudkan amanah Presiden RI Prabowo Subianto, yakni proses haji harus transparan dan akuntabel.

Gus Irfan mengatakan, pendampingan ini terkhusus terkait peralihan aset dari Kemenag ke Kementerian Haji dan Umrah. Hal itu ditujukan agar aset yang diterima Kementerian Haji dan Umrah tak menimbulkan masalah ke depan.

Baca Juga

Soal Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Ini Kata Yusril

"Terkait dengan proses peralihan aset-aset dari Kemenag dalam hal ini PHU ke Kementrian Haji, kita juga minta pendampingan agar bahwa aset-aset yang akan kami terima nanti benar-benar aset-aset yg bersih, clean, tidak ada permasalahan di kemudian hari," kata Gus Irfan.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga meminta Kejagung untuk mengawal proses peralihan ratusan pegawai Kemenag ke Kementerian Haji dan Umrah.

"Termasuk kami meminta masukan terkait beberapa nama sekitar 300 - 400 orang yang akan masuk ke Kementrian Haji untuk ditracking, ditracing oleh Kejagung untuk bisa memastikan bahwa mereka orang-orang bersih dan bisa bergabung dengan kami di Kementerian Haji," kata Gus Irfan.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan, pihaknya siap mendukung Kementerian Haji dan Umrah agar memastikan aset dan pegawai "bersih."

Menurutnya, hal itu baik agar menghindarkan praktik lancung para pegawai ke depannya.