Survei SPIN sebut Kinerja Yandri Diapresiasi Publik: Masuk Klaster Menteri Terbaik

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto masuk dalam jajaran tiga besar menteri dengan kinerja terbaik nasional berdasarkan hasil Survei Strategic and Political Insight Network (SPIN) periode Oktober 2025.

Dalam survei yang dilakukan pada 1–9 Oktober 2025 di 38 provinsi, Yandri Susanto meraih tingkat kepuasan publik sebesar 66,9 persen, menempati posisi ketiga di bawah Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan 67,5 persen dan Amran Sulaiman (Menteri Pertanian) dengan 67,3 persen.

Direktur Eksekutif SPIN, Mawardin Sidik, menjelaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap program pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi lokal yang dijalankan Yandri Susanto selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

“Yandri Susanto dinilai publik mampu menjaga kesinambungan program desa dengan inovasi baru yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Publik melihat kerja konkret di lapangan, bukan sekadar wacana,” beber Mawardin dalam keterangan resminya, Kamis (16/10/2025).

SPIN mencatat, kebijakan-kebijakan yang dijalankan Kementerian Desa, seperti penguatan BUMDes, digitalisasi ekonomi desa,  program karya-karya produktif dan  advokasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat desa menjadi faktor utama meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja Yandri.

Selain itu, publik juga menilai Yandri mampu mengoordinasikan berbagai program lintas kementerian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Baca Juga

Ini Fakta Kematian Lima Calon Manajer KDMP Saat Ikuti Latsarmil

“Isu pembangunan desa kini tidak lagi dianggap pelengkap, tetapi justru menjadi fondasi utama pemerataan ekonomi nasional. Yandri berhasil menjadikan sektor ini lebih strategis dan produktif,” beber Mawardin.

Survei nasional SPIN melibatkan 1.600 responden di 38 provinsi, menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±2,45 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Capaian Yandri Susanto dalam survei ini menempatkannya sejajar dengan jajaran menteri yang dianggap paling efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memperkuat posisinya sebagai salah satu tokoh kunci dalam percepatan pembangunan desa di era Prabowo–Gibran.

Sementara itu, Peneliti Studi Pembangunan  Indonesia Fandi Ahmad menjelaskan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Yandri dapat dijelaskan melalui empat hal yang saling berkaitan.

Pertama, posisi Kementerian Desa dan PDT pada pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi salah satu kementerian strategis dalam mengeksekusi program utama pemerintah, seperti  Koperasi Desa Merah Putih.

Kedua, Yandri dinilai berhasil mengeksekusi Inpres No. 9 Tahun 2025. Hal ini terlihat dari keberhasilan pemerintah membentuk lebih dari 80.000 koperasi. Keberhasilan ini secara tidak langsung juga merupakan medium keterhubungan antara masyarakat dan kementerian. 

Selama ini, Yandri rutin keliling ke desa-desa dan bahkan tak jarang menginap di rumah warga.

"Langkah cepat pembentukan koperasi desa merah putih ada andil besar dari Mendes  Yandri yang bersinergi dengan kementerian koperasi juga," ujar jebolan Monash University tersebut.

Ketiga, Yandri dianggap mampu menguatkan kinerja BUMDes dan mengkoordinasikannya dengan koperasi merah putih dengan baik, sehingga keduanya berjalan beriringan dan saling menunjang satu sama lain.
 
Keempat, Yandri mampu mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kementerian PDT untuk tahun 2024. 

"Kombinasi antara keberhasilan mengeksekusi program dan capaian WTP inilah yang membuat publik merasa puas dengan kinerja Yandri dalam satu tahun terakhir," tegas Fandi.

Dia berharap survei Kinerja Kabinet Merah Putih tersebut menjadi acuan terhadap publik untuk menilai kerja para pembantu Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Satu tahun pemerintahan, tambah dia, Prabowo telah meletakan fondasi  berbagai kebijakan yang berorientasi dan berpihak rakyat banyak. (aag)