Tak Hanya untuk Pesantren, Cak Imin: Bantuan Rehabilitasi untuk Juga Rumah Ibadah yang Rawan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin jelaskan pemerintah tidak hanya membantu rehabilitasi bangunan lembaga pendidikan pondok pesantren, melainkan juga bangunan-bangunan kegiatan keagamaan lain yang rawan.

Lanjut dia menjelaskan, langkah ini sebagai upaya negara memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat yang sedang belajar atau beribadah.

"Kita tidak hanya fokus pada Al-Khoziny atau pesantren, tetapi juga pada semua lembaga pendidikan, kegiatan keagamaan, dan rumah ibadah yang rawan, semuanya akan kita bantu," jelas Cak Imin setelah mengikuti Rapat Tingkat Menteri Tindak Lanjut Arahan Presiden di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Dirinya mengatakan audit dan pengecekan bangunan tidak hanya untuk tempat ibadah, tapi juga untuk seluruh tempat layanan publik keagamaan seperti panti asuhan dan pelayanan pendidikan.

"Menteri PU sedang melakukan proses audit dan pendampingan kepada pesantren-pesantren yang rawan. Ini adalah antisipasi agar para santri mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan proses pembelajaran dapat terus berlangsung," bebernya.

Saat ini Kementerian PU sedang mengaudit 80 pesantren yang masuk kategori paling rawan. 

Baca Juga

Kiyai Cabul Lecehkan 50 Santriwati di Pati Telah Ditetapkan Tersangka Tapi Belum Ditahan, kenapa?

Pemerintah pun akan terus menambah jumlah pesantren untuk mempercepat proses mitigasi. 

Selain proses audit, Muhaimin akan menginstruksikan Kementerian/Lembaga terkait menyempurnakan mekanisme proses perizinan dan pendirian bangunan untuk mempermudah prosesnya.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran Rp 25 miliar untuk melakukan audit terhadap 80 pondok pesantren (ponpes) yang dinilai rawan roboh di seluruh Indonesia.

Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan review terhadap tahap pertama atau batch 1 dari total pesantren yang akan diaudit.

Audit tersebut merupakan bagian dari program pemerintah untuk memastikan keamanan dan kelayakan fasilitas pendidikan berbasis keagamaan.

Kemudian, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengatakan audit dilakukan untuk mengetahui kondisi bangunan pesantren, terutama yang dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan para santri. 

“Dari hasil assessment nanti, mana yang kira-kira rawan untuk para murid itu berkegiatan di situ. Yang mudah ambruk bisa tahu dari audit itu. Jadi kita audit dulu yang utama,” kata dia. 

Dody menjelaskan, prioritas audit diberikan kepada pesantren dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang, gedung yang berusia lebih dari 10 tahun, serta bangunan bertingkat lebih dari dua lantai. 

Selain audit fisik bangunan, Kementerian PU juga akan memberikan pelatihan teknis dasar bagi pihak pengelola pesantren agar dapat mengenali potensi bahaya struktural dan melakukan perawatan mandiri secara berkala. 

Langkah perluasan audit ini  merupakan arahan langsung dari Menteri Sekretaris Negara agar kejadian serupa seperti di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo tidak kembali terjadi. (aag)