Dorong Evaluasi Menteri dengan Ukuran Objektif, Ketua Banggar DPR: Presiden Memiliki Hak

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah jelaskan, evaluasi terhadap para menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia katakan, pergantian menteri sepenuhnya bergantung pada kepentingan strategis Presiden, bukan faktor lain.

"Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri. Sebab para menteri dipilih dan diangkat oleh Presiden. Para menteri adalah pembantu Pak Presiden Prabowo," beber Said dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/10/2025).

Said mengatakan untuk mendukung proses evaluasi yang objektif, Presiden memiliki sejumlah lembaga teknis seperti Kantor Staf Presiden (KSP), Sekretariat Kabinet, dan staf khusus di berbagai bidang. 

Menurutnya, lembaga-lembaga tersebut dapat menyusun Key Performance Indicator (KPI) sebagai dasar penilaian kinerja para menteri.

"Organisasi teknis itu sebenarnya bisa menyusun KPI untuk menilai seorang menteri perfomance kinerjanya atau tidak," bebernya.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai evaluasi berbasis KPI akan membuat ukuran kinerja menjadi lebih terukur dan adil bagi semua pihak. Ia mencontohkan, indikator tersebut bisa disepakati untuk dilaporkan secara berkala.

Baca Juga

Reformasi Keuangan dan Fiskal Jadi Sorotan, Banggar Nilai Presiden Harus Turun Tangan Langsung

"Dengan demikian ukurannya jelas, ada target target, dukungan organisasi, anggaran, dan timelinenya. Semisal KPI bisa disepakati akan disampaikan enam bulan sekali untuk mengukur progres kerja menteri. Jadi ukuran evaluasinya jelas, tidak subjektif," ujar Said.

Menurutnya, mekanisme ini juga akan mencegah munculnya 'kinerja kamuflatif', yakni kesan seolah-olah menteri bekerja baik karena populer di publik, padahal kebijakannya tidak berdampak secara struktural.

"Model evaluasi demikian juga akan menghindarkan Pak Presiden mendapati anak buah yang membangun kinerja kamuflatif," tambahnya.

Said menekankan, jika evaluasi dilakukan berdasarkan ukuran yang terukur, para menteri tidak akan merasa dirugikan ketika diganti karena kinerjanya.

"Dengan dasar demikian, saya kira tidak akan ada menteri merasa kecewa jika kena reshuffle karena kinerjanya yang tidak baik," ujarnya.

Disamping itu, pernyataan Said Abdullah ini muncul menyusul sikap Presiden Prabowo yang dalam orasi ilmiah di sidang senat terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) menyampaikan bahwa para menteri yang telah diberi peringatan satu dua hingga tiga kali dan masih "nakal" akan diganti.