Setahun Prabowo-Gibran Pengamat Maritim: Pemerintah Jadikan Laut Poros Peradaban

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat maritim Marcellus Hakeng Jayawibawa, menilai, satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan arah baru bagi kebangkitan sektor maritim Indonesia.

Menurutnya, kebijakan maritim di bawah pemerintahan ini bukan sekadar kelanjutan program masa lalu, melainkan transformasi struktural yang menempatkan laut sebagai inti pembangunan nasional.

“Selama satu tahun terakhir, kita melihat tanda-tanda kebangkitan nyata dalam cara negara mengelola lautnya. Pemerintah tidak lagi memandang laut sebatas sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai sistem kehidupan dan peradaban,” ujar pengamat maritim dari IKAL Strategic Center (ISC) di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Sumber :

• Istimewa

Ditambahkan olehnya bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo yang terangkum dalam visi Asta Cita menegaskan kembali pentingnya kemandirian ekonomi, pemerataan pembangunan, dan ketahanan nasional berbasis potensi maritim.

Baca Juga

Bakom Ungkap Pesan Utama Pidato-Pidato Presiden Prabowo: Pemerintah dan Masyarakat Harus Jadi Satu Tim yang Solid

Dalam kerangka itu, laut menjadi medan strategis bagi masa depan bangsa — bukan hanya sumber pangan, melainkan sumber energi, transportasi, dan diplomasi.

“Masa depan Indonesia ada di laut, dan kini kita mulai melihat langkah-langkah konkret menuju visi itu,” ujar Marcellus.

Ia menekankan bahwa salah satu capaian penting selama satu tahun ini adalah peningkatan investasi dalam infrastruktur pelabuhan dan penguatan konektivitas antarwilayah.

Pemerintah mempercepat modernisasi pelabuhan strategis, memperluas kawasan industri perikanan, serta mendorong efisiensi logistik maritim.

Langkah ini, kata Marcellus Hakeng Jayawibawa, sejalan dengan upaya menjadikan laut bukan hanya jalur distribusi, tetapi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Pelabuhan sekarang bukan lagi sekadar tempat bongkar muat, tetapi pusat nilai tambah ekonomi yang menggerakkan industri lokal,” tuturnya.

Ia menilai kebijakan hilirisasi hasil laut dan pengembangan ekonomi biru (blue economy) menjadi dua tonggak utama dalam membangun kemandirian maritim Indonesia. Program ini menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, dengan keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan kelestarian ekologi.

“Ekonomi Biru bukan sekadar jargon. Ia adalah paradigma baru yang menuntut perubahan sikap dari eksploitasi menjadi pengelolaan, dari konsumsi menjadi konservasi,” jelasnya.

Pemerintah juga mulai memperkenalkan kebijakan transisi menuju low carbon shipping, yakni sistem pelayaran rendah emisi karbon. Inisiatif ini, menurutnya menunjukkan kesadaran baru bahwa pembangunan maritim tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab terhadap perubahan iklim.