Bahlil Ungkap Alasan Mendesak Pemerintah Tambah Porsi Saham Freeport 12%: Kita akan Kehilangan Waktu

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap alasan mendesak pemerintah harus menambah porsi saham di PT Freeport Indonesia (PTFI).

Bahlil menegaskan bahwa penambahan kepemilikan saham 12% di PTFI merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, saham negara di Freeport akan meningkat dari 51% menjadi 63%.

Namun demikian, Menteri ESDM menyebut penambahan saham itu bakal dilakukan tahun 2041 saat kontrak tambang Freeport habis.

"Kemarin pembahasan untuk dilakukan penambahan saham pemerintah, saham kita sekarang kan ada 51 persen. Kita dalam pemerintahan sebelumnya pun saya juga ikut terlibat dalam pembahasan ini. Nah atas arahan perintah Bapak Presiden Prabowo kita menambah 12 persen. Dan divestasi ini nilainya sangat kecil sekali. Nah tapi ini terjadi setelah 2041," ucap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

Bahlil menyampaikan langkah ini penting untuk dilakukan guna menjaga kesinambungan produksi tambang di Papua.

Pasalnya, hasil produksi saat ini merupakan eksplorasi lama. Sementara itu, eksplorasi baru memerlukan waktu panjang.

Baca Juga

Wakil Ketua DPD RI Desak Pembetukan Pansus Papua, Soroti Kerusakan Hutan dan Ruang Hidup

Ia mencontohkan, produksi konsentrat tembaga-emas yang terjadi saat ini merupakan hasil eksplorasi tahun 2003-2004, dengan puncak produksi yang akan mengalami penurunan di tahun 2035.

Bahlil menyebut, pemerintah tidak ingin kehilangan momentum produksi karena keterlambatan pembicaraan perpanjangan kontrak. Karena itu, proses negosiasi penambahan saham juga diikuti dengan audit total kegiatan operasional Freeport.

"Kenapa? Karena produksi sekarang yang ada di Freeport Itu hasil eksplorasi 2003-2004. Eksplorasi di underground itu paling cepat, itu 10 tahun dan peak daripada produksi kita yang ada sekarang Itu peak-nya 2035, 2035 habis itu turun," ujar Bahlil.

Ia mengaku, pembicaraan terkait penambahan saham harus dilakukan secepatnya. "Kalau tidak segera kita lakukan pembicaraan, perpanjangan, dan eksplorasi lagi, maka kita akan kehilangan waktu," kata Bahlil.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani menegaskan, meskipun hasil negosiasinya masih harus difinansiasi, namun penambahan kepemilikan saham pemerintah Indonesia sebesar 12 persen di PT Freeport-McMoRan, akan dilakukan secara 'free of charge' alias gratis.

"Implementasinya akan terus difinalisasi. Tapi dari hasil negosiasi kami, kita akan mendapatkan penambahan saham 12 persen secara free of charge, jadi tidak ada biaya sama sekali," kata Rosan di JICC Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025.