Soal Bahlil Dibombardir Meme dan Ejekan, Golkar: Tidak Ada Kebijakan Partai Melaporkan, Murni Semangat Anak Muda

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, angkat bicara soal bombardir meme dan ejekan yang menyasar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang juga Ketum Partai.

Hal itu membuat dua organisasi sayap Partai Golkar, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) mendatangi Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri pada Senin (20/10) untuk konsultasi hukum dan menyampaikan keberatan atas sejumlah unggahan di media sosial yang dinilai menghina Bahlil.

Unggahan hinaan terhadap Bahlil diduga melanggar Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Namun, Idrus menegaskan langkah itu bukan perintah dari partai maupun dari Bahlil sendiri.

“Tidak ada kebijakan partai untuk melapor, apalagi perintah dari Ketua Umum. Ini murni ekspresi semangat anak muda yang ingin menjaga muruah organisasi dan pemimpinnya,” ujar Idrus di Jakarta, dikutip Minggu (26/10/2025).

Idrus menambahkan, Bahlil adalah sosok yang tidak akan mundur sejengkal pun dalam menjalankan amanah Presiden Prabowo Subianto, utamanya untuk menjaga kehormatan dan martabat negara.

Idrus mengklaim, Bahlil memiliki keteguhan prinsip yang selaras dengan filosofi pemerintahan Presiden Prabowo, yang berlandaskan ideologi dan falsafah bangsa, yakni Pancasila. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah saat ini selalu diarahkan untuk memperkuat nilai kebangsaan dan keadilan sosial.

Baca Juga

Kendala Pasokan Batu Bara PLTU Rampung, Bahlil: On Progres, Enggak Ada Masalah Lagi!

“Konstruksi berpikir Pak Prabowo itu mengajak kita menyadari bahwa Indonesia ini rumah besar bangsa yang harus dirawat,”

Ia menambahkan, merawat “rumah besar” bernama Indonesia berarti menghidupkan kembali nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, solidaritas, nasionalisme, dan patriotisme.

Semua itu, kata Idrus, hanya bisa dijalankan dengan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Karenanya, Idrus menilai serangan dan framing negatif terhadap Bahlil di media sosial merupakan cerminan paradoks demokrasi di era keterbukaan informasi.

Menurutnya, kritik adalah hal wajar, tetapi fitnah dan penghinaan pribadi tidak mencerminkan nilai demokrasi yang sehat.

Idrus menegaskan, berbagai kebijakan Bahlil di sektor energi dan sumber daya mineral selama ini justru menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat.