Kritik Anies Baswedan Terhadap Pemerintahan Era Prabowo Dinilai Tak Berdasarkan Data

Jakarta, tvOnenews.com - Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengkritik pemerintahan era Presiden RI, Prabowo Subianto yang dinilai semakin jauh dari prinsip integritas dan meritokrasi.

Kritik terhadap pemerintahan era Prabowo itu disampaikan Anies saat hadir dalam kegiatan bertajuk 'Dialog Kebangsaan Suara Rakyat' di Padang, Sabtu (1/11/2025). 

Anies mempertanyakan realisasi janji-janji besar pemerintahan Prabowo yang telah berjalan satu tahun dengan mengidentifikasi tiga keresahan utama masyarakat yakni urusan makan, urusan kerja, dan urusan masa depan.

Tak hanya itu, Anies sempat juga melakukan kritik mengenai gemuknya kabinet kerja era Prabowo disertai kompetensi individu yang menjabat.

Menyikapi kritik itu Dirketur Haidar Alwi Institut (HAI), Sandri Rumanama menilai kritik yang dilontarkan Anie soal komposisi jabatan pada Kabinet Merah Putih dinilai cendereung emosional dan tidak subtantif.

Sumber :

• Istimewa

Baca Juga

Diduga Terlibat Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo, Sosok TK Jalani Pemeriksaan

"Saya rasa kritikan beliau terkesan emosional dan tidak subtantif, namanya juga jabatan politik ya harus memiliki koneksi politiklah, tapi yang saya lihat sudah profesional kok komposisi jabatan pada kabinet merah putih yang tidak profesional jabatan yang mana," kata Sandri kepada awak media, Jakarta, Minggu (2/11/2025).

Sandri menuturkan program prioritas era pemerintahan Prabowo-Gibran perlahan berjalan dan terealisasi.

Ia menyebut janji politik pemerintahan era Prabowo telah memasuki masa realisasinya sebesar 20 persen.

"Sudah terealisasi janji janji politik Prabowo-Gibran kok selama 1 tahun pemerintahan artinya sudah 20 persen progresif pemerintahan dan sudah teralisasi janji janji Prabowo-Gibran," katanya.

Di sisi lain, Sandri terdapata program prioritas pemerintah yang telah berjalan diantaranya Swasembada Pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Meraha Putih.

Selain itu, Sandri menjelaskan upaya pemerintah untuk penciptaan lapangan kerja melalui program magang dan padat karya dinilai mampu menekan turun angka pengangguran.

"Sangat efektif kok buktinya berdasarkan BPS Dibandingkan Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 berkurang sebesar 0,15 persen. TPT tercatat mengalami penurunan hingga menjadi 4,76 persen per Februari 2025," ungkapnya.

Sandri mengatakan dirinya berharap agar kritikan yang disampaikan terhadap pemerintah dapat didasari oleh data bukan retorika belaka.