News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Tak Lagi Mengular, 35 Juta Warga Kini Terima BLT Secara Digital Bahkan Sampai ke Pelosok

Pemerintah menghapus antrean panjang distribusi BLT yang selama ini menjadi momok penerima bantuan, dengan menerapkan sistem digital dan undangan terjadwal.
Senin, 3 November 2025 - 14:05 WIB
Menkomdigi Meutya Hafid
Sumber :
  • dok. Komdigi

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menghapus antrean panjang distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang selama ini menjadi momok penerima bantuan, dengan menerapkan sistem digital dan undangan terjadwal.

Transformasi ini digadang menjadi lompatan besar pelayanan publik, memastikan bantuan diterima cepat, aman, dan manusiawi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan digitalisasi penyaluran bansos merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan bantuan tepat sasaran, termasuk bagi warga di wilayah terpencil.

“Sekarang penerima bansos tidak harus antre mengular karena sudah menggunakan sistem undangan, dan pelayanannya pun cepat,” ujar Meutya, dalam keterangan tertulis, Senin (3/11/2025).

Pemerintah juga menjamin tidak ada keluarga yang terlewat, bahkan bagi mereka yang tidak dapat hadir secara langsung.

“Tidak boleh ada satu pun yang tidak sampai kepada keluarga penerima manfaat. Termasuk tadi kalau orangnya tidak dapat hadir karena satu dan lain hal, bantuan akan diantar sampai ke rumahnya langsung,” tegasnya.

Dari total 35 juta keluarga penerima manfaat, sekitar 17 hingga 18 juta akan menerima BLT melalui jaringan PT Pos Indonesia. Dengan beban distribusi masif ini, digitalisasi menjadi kunci efisiensi.

“Dengan skala sebesar 35 juta penerima, layanan pos harus terus memperkuat sistem digital agar distribusi bantuan berlangsung efisien dan tanpa hambatan,” jelas Meutya.

Ia juga menekankan bahwa aspek kemanusiaan tetap harus melekat dalam pelayanan publik.

“Kita harus terus menyapa dengan penuh empati, melayani dengan hati,” tuturnya.

Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris menjelaskan perusahaan kini telah bermetamorfosis dari pengantar surat menjadi penyedia layanan logistik dan keuangan modern, termasuk penyaluran bansos berbasis teknologi.

Dengan sistem yang terintegrasi, mekanismenya dibuat sederhana.

“Nanti petugas kami akan mengecek melalui aplikasi, jika sesuai, BLT akan langsung dibayarkan,” ujarnya.

Menurut Haris, penerima bantuan cukup membawa undangan berbarcode dan identitas resmi ke kantor pos untuk pencairan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Reformasi sistem BLT ini menandai penguatan infrastruktur digital pelayanan publik. 

Lebih dari sekadar transfer dana, program ini menjadi ujian kesiapan negara mengadopsi teknologi dalam kesejahteraan sosial, dari kota besar hingga pelosok.

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Rachel Vennya Ikut Tanggapi Curhatan Ameena, Minta Warganet Tak Hujat Atta Halilintar

Rachel Vennya Ikut Tanggapi Curhatan Ameena, Minta Warganet Tak Hujat Atta Halilintar

Rachel Vennya tanggapi viralnya podcast Ameena, terharu melihat dampaknya dan meminta warganet tidak menghujat Atta Halilintar.
Kubu Roy Suryo Minta Pengujian Ulang, Polri Sebut Ijazah Jokowi Telah Diuji Forensik Secara Prosedural

Kubu Roy Suryo Minta Pengujian Ulang, Polri Sebut Ijazah Jokowi Telah Diuji Forensik Secara Prosedural

Kubu Roy Suryo menyerahkan surat permohonan pengujian ulang ijazah Jokowi kepada majelis hakim PN Jaktim. Terkait hal itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan ijazah Jokowi telah diuji forensik secara prosedural oleh Puslabfor Polri.
Ayah Charly Van Houten Meninggal Dunia, Sempat Dirawat Intensif di Rumah Sakit

Ayah Charly Van Houten Meninggal Dunia, Sempat Dirawat Intensif di Rumah Sakit

Ayah Charly Van Houten, Sarja Sugendrin, meninggal dunia pada usia 71 tahun. Sebelumnya, ia sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kasus penyadapan ilegal hingga saat ini masih didalami oleh pihak berwajib. Komisi III mendesak Kapolri bisa menggunakan pasal makar terhadap para tersangka.
Makkah Marathon 2026 Hadirkan Sensasi Lari Rasa Haji, Lintasi Muzdalifah hingga Arafah dengan Hadiah Rp330 Juta

Makkah Marathon 2026 Hadirkan Sensasi Lari Rasa Haji, Lintasi Muzdalifah hingga Arafah dengan Hadiah Rp330 Juta

Makkah Marathon 2026 hadirkan sensasi lari rasa haji, dari Muzalifah hingga Arafah dengan total hadiah 69.000 SAR atau setara sekitar Rp330 juta.
Anggaran Dishub Surabaya 2,37 Persen dari APBD 2027, DPRD Minta Kualitas Transportasi Publik Dioptimalkan

Anggaran Dishub Surabaya 2,37 Persen dari APBD 2027, DPRD Minta Kualitas Transportasi Publik Dioptimalkan

Peningkatan alokasi anggaran Dishub Kota Surabaya dalam pembahasan APBD 2027 menjadi sorotan Komisi C DPRD Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, mengatakan anggaran yang dialokasikan harus mampu menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Trending

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Komisi III mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap kasus penyadapan ilegal atau penghilangan data elektronik.
Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Sebuah peristiwa memilukan mengguncang Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis (12/11/2026). 
Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah. 
Selengkapnya

Viral