Begini Susunan Lengkap Komisi Percepatan Reformasi Polri yang Baru Saja Dilantik Presiden Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden RI, Prabowo Subianto, resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Pembentukan komisi ini menjadi langkah awal pemerintahan Prabowo dalam memperkuat agenda reformasi kelembagaan dan profesionalisme di tubuh Polri. Komisi ini dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

Dalam keputusan tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai Ketua Komisi. Struktur komisi ini diisi oleh sembilan tokoh lintas bidang, mulai dari pejabat pemerintah, mantan pimpinan Polri, hingga akademisi hukum yang dinilai memiliki kapasitas dan rekam jejak kuat dalam reformasi hukum serta tata kelola institusi negara.

Berikut susunan lengkap Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo:

Ketua:

• Jimly Asshiddiqie

Baca Juga

Presiden Prabowo Fokus Pembangunan Nasional, Masyarakat Diimbau Tak Mudah Treprovokasi

Anggota:

1. Mahfud MD – mantan Menko Polhukam

2. Yusril Ihza Mahendra – Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

3. Supratman Andi Agtas – Menteri Hukum

4. Otto Hasibuan – Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

5. Tito Karnavian – Menteri Dalam Negeri dan mantan Kapolri

6. Idham Aziz – mantan Kapolri

7. Badrodin Haiti – mantan Kapolri

8. Ahmad Dofiri – Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Polri

9. Listyo Sigit Prabowo – Kapolri
    

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembentukan komisi ini merupakan bagian dari upaya mempercepat reformasi struktural dan kultural di kepolisian, agar Polri semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Komisi ini diharapkan dapat segera memberikan rekomendasi konkret kepada Presiden, terutama terkait perbaikan sistem pengawasan, peningkatan akuntabilitas, serta pembenahan tata kelola organisasi Polri.

Langkah Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa reformasi Polri menjadi prioritas utama pemerintahannya, seiring tingginya ekspektasi publik terhadap perubahan dalam institusi penegak hukum tersebut. (nsp)